Pendistribusian Bansos Tunai Butuh Kejujuran Masyarakat

Ilustrasi bantuan
12 November 2020 21:37 WIB Arief Junianto Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Kejujuran seluruh elemen masyarakat dalam proses administrasi pendistribusian bantuan sosial (bansos) tunai menjadi salah satu faktor penentu bantuan tersebut tepat sasaran atau tidak.

Dalam sesi gelar wicara yang digelar di salah satu radio swasta di Jogja, Rabu (11/11/2020), Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jogja Agus Sudrajat mengatakan proses pendistribusian bansos tunai dikerjakan secara sinergis oleh Dinsos Jogja dan PT Pos Indonesia. Sebelum proses distribusi, kata dia, Dinsos Jogja mengelola data calon penerima BST yang kemudian dimutakhirkan dalam bentuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pengelolaan data itu bertujuan menghindari kemungkinan pembagian BST yang tidak tepat sasaran dan dobel.

Dia menjelaskan bansos tunai menyasar seluruh keluarga yang tercatat sebagai keluarga miskin dengan didasarkan pada 16 parameter yang ditinjau dengan baik secara berkas maupun data lapangan. “Itulah sebabnya, diperlukan kerja sama semua pihak. Termasuk dari masyarakat sendiri. Harapannya ini bisa meminimalkan bantuan yang tidak tepat sasaran,” ucap dia melalui siaran pers yang diterima Harianjogja.com, Kamis (12/11/2020).

Kepala Kantor Pos Yogyakarta. Arif Yudha Wahyudi mengatakan saat ini pihaknya mengurus 60.900 penyerapan data bantuan di dua wilayah, yaitu Sleman dan Kota Jogja serta beberapa irisan wilayah Bantul.

Prosedur penyerapan, kata dia, dibagi menjadi dua. Pertama, dilakukan melalui komunitas yang ada di lingkungan sekitar penerima bantuan. Dengan begitu, bantuan nantinya bisa diambil oleh warga sekitar langsung, dengan sistem kupon antrean.

“Bantuan tersebut bisa diambil dalam kurun waktu sampai dengan satu bulan. Prosesnya dilakukan dengan memindai barcode DTKS; mengecek data informatif; bersedia difoto untuk bukti pengambilan,” ucap dia.

Kedua, lebih ditekankan untuk masyarakat yang lansia dan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengambil bantuan secara mandiri.

“Kerja sama antara semua pihak memudahkan penyerapan bantuan. Lebih khusus lagi, penyerapan bantuan yang tepat sasaran. Dengan begitu masyarakat yang menerima bantuan adalah masyarakat yang benar-benar salam keadaan yang kurang mampu.”