Wayang Kulit Semalam Suntuk, Ada Pesan Damai dan Kepedulian untuk NTT
InJourney Destination Management menggelar wayang kulit semalam suntuk di Sleman dengan lakon Wahyu Katentreman. Pagelaran gratis dan libatkan UMKM lokal.
Ilustrasi. /Antara
Harianjogja.com, SLEMAN- Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman nomor urut 1 Danang Wicaksana Sulistya-Raden Agus Choliq menyatakan keberatan atas unggahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman di sejumlah akun media sosial resminya.
Wakil Sekretaris Tim Pemenangan DWS-ACH M Arif Priyosusanto menyatakan, paslon nomor 1 merasa keberatan dengan unggahan di jejaring mikroblogging Twitter yang hanya berisi penjabaran visi misi paslon nomor urut 3 Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa. Materi video infografis berdurasi 44 detik yang menjabarkan program kerja Kustini-Danang itu diunggah akun @KPUSleman pada tanggal 13 November, pukul 00:40 WIB.
Unggahan itu hingga 14 November dini hari telah dilihat oleh 1206 pengguna jejaring, ditanggapi 12 akun dan mendapatkan 10 like. Arif menyebut, pihaknya saat ini sedang melakukan koordinasi internal untuk menentukan langkah berikutnya.
"Sudah kami kumpulkan bukti-buktinya, sedang kami bahas internal. Pastinya kami akan melaporkan secara resmi ke Bawaslu Sleman dalam waktu dekat," kata Arif di Depok, Sabtu (14/11/2020) dini hari.
Baca juga: Unggah Visi-Misi Satu Paslon, KPU Sleman Dinilai Berpihak
Sejumlah akun menanggapi unggahan yang dimention ke akun resmi Pemkab Sleman itu dengan nada miring. Akun @muslihaturrohm2 misalnya, bahkan menyebut KPU Sleman sebagai tim pemenangan paslon nomor 3.
"Teko dimaklumi, jabatan komisioner KPU kwi sik nggawe yo kepala daerah. Nek saiki bojone maju, tangeh lamun njur arep micek ra ngrewangi, (Dimaklumi saja, jabatan komisioner KPU itu yang buat kepala daerah. Jadi sekarang saat istrinya maju, tidak mungkin tutup mata tidak membantu)" tulis akun Jagaraga.
Akun lain, @SutrisnoJoyo11 menyatakan pesimismenya terhadap Pilkada Sleman 2020. Dia menuliskan kekhawatirannya atas netralitas penyelenggara pemilihan, terutama saat penghitungan suara nanti.
Sementara, akun @buruhkeren bahkan menyebut indikasi ketidaknetralan KPU Sleman sudah terlihat sejak penyelenggaraan debat publik paslon. "Pantes, debat wae jawaban moco... po sampe ngene ki le memihak, [pantas, debat saja membaca jawaban, kok sampai begini memihak]," tulisnya.
Pengguna lain menyerukan mosi tidak percaya dan memention akun resmi KPU Republik Indonesia, Bawaslu Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
Baca juga: Akun Twitter @KPUSleman Jadi Sorotan Warganet, Ada Apa?
Arif menambahkan, unggahan yang dianggap merugikan paslon DWS-ACH tidak hanya di twitter, tapi juga di facebook dan instagram resmi KPU Sleman. Di facebook, dikatakan Arif dalam unggahan video animasi di akun KPU Kabupaten Sleman itu visi DWS ditulis tidak lengkap. Menurutnya, materi dalam visi DWS-ACH tidak lengkap, dari 5 yang tercantum dalam dokumen pendaftaran, hanya 4 yang dicantumkan.
"Poin keempat, terkait visi mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang adil dan profesional hilang, tidak dicantumkan," kata Arif. Namun saat dicek, cuitan tersebut sudah tidak ada lagi.
Terkait hal itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman Trapsi Haryadi saat dikonfirmasi mengaku masih mendalami masalah tersebut. "Kami sedang cek [masalah status tersebut]," kata Trapsi kepada Harian Jogja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
InJourney Destination Management menggelar wayang kulit semalam suntuk di Sleman dengan lakon Wahyu Katentreman. Pagelaran gratis dan libatkan UMKM lokal.
BNPB mencatat 1.730 bencana melanda Indonesia hingga 7 September 2026, berdampak pada 111.533 rumah serta ribuan fasilitas publik.
DPR menyetujui anggaran Kemenkeu 2027 sebesar Rp49,80 triliun dengan sejumlah program dan kewajiban pelaporan kinerja tiap triwulan.
Jadwal Liga Champions 2026/2027 matchday 1, termasuk Real Madrid vs Inter Milan yang live SCTV pada Rabu 9 September pukul 02.00 WIB.
DPR menyetujui penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara senilai Rp370,62 miliar melalui mekanisme lelang.
Pemkot Jogja menguji penutupan sirip Malioboro secara bertahap. Akses warga, difabel, dan lansia menjadi perhatian sebelum kebijakan diterapkan.