Pemkot Jogja Usulkan Penataan Kawasan Kumuh Digarap Kembali 2021

foto ilustrasi (JIBI - Solopos)
24 November 2020 05:17 WIB Catur Dwi Janati Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Kegiatan penataan kawasan kumuh di Jogja pada 2020 terpaksa ditunda karena pandemi. Refocusing anggaran untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19, membuat dinas terkait berencana usulkan pengerjaan kembali proyek penataan kawasan kumuh di 2021.

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jogja, Sigit Setiawan berencana mengusulkan kembali proyek penataan kawasan kumuh pada anggaran 2021. Bukan tanpa sebab, pelaksanaan kembali proyek penataan kawasan diharapkan segera mengurangi jumlah kawasan kumuh yang ada di Kota Jogja.

"Mudah-mudahan bisa dikerjakan [2021] sehingga luas kawasan kumuh di Kota Jogja semakin berkurang," ujarnya pada Minggu (22/11/2020).

Baca juga: Griya Cokelat Nglanggeran Berkembang dari Niat Tulus Pria Ini

Satu-satunya proyek penataan kawasan kumuh yang digarap pada 2020 ialah penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Winongo. Penataan tersebut mencakup tiga kelurahan yakni Pakuncen, Pringgokusuman, dan Tegalrejo dengan anggaran senilai Rp14 miliar. Dengan selesai penataan di area tersebut, praktis jumlah kawasan kumuh di Kota Jogja saat ini masih seluas 70,8 hektare.

Disebutkan Sigit kawasan kumuh yang diusulkan hendak ditata di 2021 mencakup tiga kelurahan yakni Kelurahan Gunungketur, Klitren, dan Warungboto. Ketiga proyek tersebut akan dibiayai melalui APBD Kota Jogja dengan nilai anggaran yang diusulkan Rp2 miliar untuk kelurahan Klitren, Rp600 juta untuk kelurahan Gunungketur dan Rp1,8 miliar untuk Kelurahan Warungboto. Selain itu dari dana APBN diusulkan anggaran senilai total Rp18,9 miliar untuk penataan kawasan kumuh Kelurahan Gowongan, Terban dan Wirogunan.

Baca juga: Kegiatan Peribadatan Dibuka dengan Protokol Kesehatan Ketat

Dari total penataan kawasan kumuh yang diusulkan digarap 2021 dapat mengurangi luas kawasan kumuh kurang lebih 10,63 hektare. "Beberapa lokasi tersebut memang ada [beberapa area] RT atau RW yang sebenarnya sudah memenuhi skor sebagai kawasan tidak kumuh, tetapi masih masuk dalam bagian penanganan untuk menuntaskan penataan terutama masalah sanitasi," pungkasnya.

DPUPKP memang menjadi salah satu OPD yang tengah berusaha memaksimalkan kinerja anggaran pasca refocusing sana-sini. Beberapa proyek fisik pun kembali dikerjakan DPUPKP Kota Jogja di twirulan ketiga. Berdasarkan data yang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jogja, Wasesa kinerja anggaran Pemkot Jogja terbilang cukup baik meski pandemi. Wasesa menyebutkan pada akhir triwulan ketiga kinerja anggaran Pemkot Jogja telah mencapai 60 Persen. Pihaknya telah mengoptimalkan kinerja anggaran agar bisa mencapai optimal tahun ini.