Simulasi Bencana di Kepatihan Tingkatkan Kesiapsiagaan Penyelamatan
Pemda DIY gelar simulasi bencana gempa di Kompleks Kepatihan untuk tingkatkan kesiapsiagaan. ASN dilatih penyelamatan diri dan penanganan darurat di Yogyakarta.
Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji. /Ist-Dok Humas Pemda DIY
Harianjogja.com, JOGJA--Kasus Covid-19 di DIY terus meningkat dan menimbulkan klaster penularan di perkantoran.
Kendati sudah banyak muncul klaster perkantoran, Pemda DIY tetap tidak menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah kecuali untuk kantor yang ditemukan kasus positif. Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan telah ingatkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperbaiki sarana serta SOP di kantor.
“Jika ada yang positif ring satunya WFH. Penularan klaster tidak selalu dari kantor dan tamu, tapi itu berangkatnya dari keluarga dibawa ke kantor. Karena keluarga hubungannya paling terbuka, maka harus hati-hati betul,” katanya, Selasa (1/12/2020).
Seperti diberitakan sebelumnya klaster perkantoran ditemukan di Jogja, Kulonprogo, Sleman hingga Gunungkidul belum lama ini menyebabkan puluhan orang terinfeksi Covid-19.
Terkait perkembangan vaksinasi, Aji menuturkan berdasarkan pertemuan virtual dengan Presiden, vaksinasi baru akan terealisasi pada 2021, karena saat ini masih dalam proses uji coba. “Sementara kami mendapat jatah 2,2 juta. Itu sepertinya sudah semua. Karena yang divaksin usia 18-59 tahun, kalau penduduk DIY 3,8, juta itu sudah semua,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemda DIY gelar simulasi bencana gempa di Kompleks Kepatihan untuk tingkatkan kesiapsiagaan. ASN dilatih penyelamatan diri dan penanganan darurat di Yogyakarta.
Galaxy Watch Ultra2, smartwatch yang memadukan fitur pendukung aktivitas luar ruang dengan insight kesehatan berbasis AI melalui Samsung Health.
ESDM menyatakan Indonesia masih bertahan dalam survival mode menghadapi gejolak harga minyak dunia akibat konflik geopolitik.
KAI Daop 6 Jogja masih mencatat 14 pelintasan liar hingga Juli 2026. Delapan titik ditutup tahun ini, total 42 perlintasan ditutup sejak 2023.
Survei SMRC menunjukkan hanya 15,7% masyarakat menilai ekonomi Indonesia baik, sementara penilaian negatif terhadap ekonomi dan hukum meningkat.
Pembenahan tata kelola MBG diyakini menurunkan kebutuhan anggaran program seiring digitalisasi, validasi data, dan evaluasi manfaat ekonomi.