Zonasi Risiko Tidak Cukup Jadi Dasar Sekolah Tatap Muka di Jogja

Foto ilustrasi. - Ist/Freepik
03 Desember 2020 17:17 WIB Lugas Subarkah Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Pemerintah Pusat telah mengizinkan sekolah tatap muka pada 2021 mendatang. Meski demikian, karena masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan angka kasus yang terus meningkat, setiap daerah perlu melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan juga pakar epidemiologi untuk memutuskan apakah akan membuka kembali sekolah tatap muka.

Epidemiolog UGM, Bayu Satria Wiratama menuturkan pelibatan sejumlah pihak ini terutama diperlukan untuk membantu merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil di tiap-tiap daerah, mulai dari asesmen kesiapan hingga manipulasi infrastruktur.

Menurutnya, pengambilan keputusan ini tidak cukup didasarkan pada zonasi risiko Covid-19 di setiap daerah. “Zonasi kurang bagus akurasinya, perlu ditambah dengan parameter lain seperti positivity rate juga,” ujarnya, Kamis (3/12/2020).

Positivity rate diharapkan berada di bawah angka 5%. Namun indikator ini perlu dilihat dari masing-masing daerah, bukan indikator secara nasional. “Dan ini salah satunya selain jumlah yang di-tracing, juga jumlah kasus aktif, jumlah kasus baru, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, dan lainnya,” kata Bayu.

Keputusan pemerintah memperbolehkan pembelajaran tatap muka pada Januari mendatang menurutnya dapat dikatakan belum tepat jika melihat dara Covid-19 di Indonesia secara umum saat ini. Namun ia menyebut bahwa untuk dapat menakar kesiapan hal ini perlu dilihat dari kondisi di setiap provinsi, kabupaten, atau kota.

Di samping protokol umum Covid-19 seperti menjaga jarak, mengenakan masker, dan mencuci tangan, Bayu memaparkan bahwa dalam konteks kegiatan belajar mengajar di sekolah diperlukan sejumlah protokol tambahan.

Protokol ini berupa pengawasan harian kondisi murid, guru dan orang tua murid, pengaturan jam kelas menjadi lebih pendek, pengaturan posisi duduk di kelas dan ruang guru, serta bagaimana memastikan setiap kelas memiliki ventilasi yang baik.

Diperlukan pula asesmen yang lebih detil untuk pembukaan sekolah pada jenjang SD dan jenjang pendidikan di bawahnya, karena lebih sulit untuk memastikan setiap siswa dapat tetap menerapkan protokol kesehatan.

Mulai dari kesiapan guru, edukasi ke anak-anak untuk persiapan mengikuti pembelajaran tatap muka, pengawasan saat belajar, hingga pengaturan jam belajar perlu diperhatikan. “Anak usia SD ke bawah yang paling susah untuk menggunakan masker. Jadi tingkat kesulitannya memang lebih tinggi dibandingkan dengan SMP dan SMA,” ungkapnya.