Advertisement
Industri Pariwisata Terdampak PPKM, Singgih Raharjo: Belum Ada Rencana Relaksasi

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah belum berencana memberikan relaksasi maupun insentif di tengah terpukulnya kembali industry pariwisata akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo, mengatakan sejauh ini dari Pemerintah Pusat belum ada rencana pemberian insentif atau relaksasi dalam bentuk apa pun. Namun ia memperkirakan melihat situasi yang belum berubah signifikan, kedepan aka nada kebijakan yang membantu industri terdampak.
Advertisement
BACA JUGA : Reservasi Hotel Meningkat, Wisatawan Bakal Berdatangan
“Sampai saat ini untuk 2021 memang belum ada rencana ke arah sana [insentif]. Tapi saya yakin karena pandemi masih ada, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan atau Pariwisata pasti punya skema selamatkan industri pariwisata,” ungkapnya Jumat (8/1/2020).
Sebelumnya Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo, menjelaskan saat ini sudah 30% reservasi hotel dibatalkan. “Dari reservasi [tamu] dari luar DIY. Tapi dari DIY dan sekitarnya masih bertahan,” ujarnya.
Oleh sebab itu, saat ini pelaku industri perhotelan lebih melakukan promosi pada masyarakat DIY dan sekitarnya. Meski demikian, okupansi dari masyarakat Jogja dan sekitarnya menurutnya juga tidak bisa banyak diharapkan lantaran saat ini ekonomi masyarakat masih cenderung lemah.
Maka pihaknya berharap pemerintah memberi perhatian kepada industri terdampak termasuk perhotelan dan restoran. “Mohon pemerintah bisa memperhatikan kami. Relaksasi yang kami butuhkan, untuk dapat bertahan. Mempertahankan karyawan dan usaha,” ungkapnya.
BACA JUGA : Wisatawan Batal ke Jogja Gegara Swab Antigen, Reservasi
Ketua Gabungan Industri Pariwisata (Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardyanto Setyo Ajie, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan pembatasan ini, dengan catatan dilaksanakan secara rigit dan penegakan hukum yang tegas agar benar-benar efektif.
“Sehingga membuahkan hasil yang secara waktu tidak terlalu lama. Sehingga ekonomi bisa digerakkan kembali. Kalau tidak disertai penegakan hukum, esensi ga dapat, sisi kesehatan jadi masalah ekonomi juga pasti jadi masalah,” katanya.
Senada dengan Deddy, ia juga berharap pemerintah memberi solusi kepada industri pariwisata yang sampai triwulan pertama 2021 belum memiliki kejelasan potensi ekonomi. “Satu tahun kondisi seperti ini berat. Mohon ada kebijakan supporting [untuk industri pariwisata] supaya bisa tetap bertahan. Karena kalau kita lihat prodction mereka sangat kecil sekali,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Fenomena Kemarau Basah, Petani Semin Bisa Panen Padi Setahun 3 Kali
- Baru Ada Satu, BPBD Bantul Berencana Tambah 11 EWS Banjir
- Pemohon SKCK Membeludak, Pemberkasan PPPK Paruh Waktu Diperpanjang
- EWS Tsunami di Karangwuni Berbunyi, Warga Kaitkan Kepercayaan Gaib
- Ini Progres Kasus Mafia Tanah Kas Desa untuk Uruk Tol Jogja-Solo
Advertisement
Advertisement