Awal Tahun, Pemkab Gunungkidul Belum Bisa Salurkan Bantuan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemkab Gunungkidul belum bisa memberikan bantuan kepada ratusan warga yang menjalani isolasi mandiri karena positif corona. Hal ini dikarenakan dana kedaruratan yang ada di anggaran Belanja Tak Terduga belum bisa dicairkan.

Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengatakan, anggaran milik pemkab belum bisa dicairkan karena adanya sistem baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. “Ini butuh proses untuk migrasi. Jadi membutuhkwan waktu untuk penyesuaian,” kata Immawan kepada wartawan, Kamis (21/1/2021).

Menurut dia, perubahan ini juga berdampak terhadap proses pencairan BTT jadi terkendala. Akibatnya ratusan warga yang menjalani isolasi mandiri karena positif coroa belum bisa diberikan bantuan. “Anggaran kami jua sudah habis dan sangat memerlukan bantuan dari provinsi,” katanya.

Baca juga: Sudah Disuntik Vaksin Bupati Sleman Tetap Terinfeksi Corona, Begini Penjelasan Dinkes

Immawan berharap masyarakat untuk tetap patuh protokol kesehatan. Hal ini diperlukan untuk memutus mata rantai virus corona. Ia tidak menampik berdasarkan pemantauan di lapangan masih ada 30-40% masyarakat yang tidak patuh. Indikator ini terlihat masih adanya warga yang tak memakai masker saat di luar rumah. “Ini yang harus diingatkan karena bukan perkara sepele karena bisa memicu terjadinya penularan di masyarakat,” katanya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Siwi Iriyanti mengakui, di tahun lalu pihaknya sudah mengaloksikan anggaran untuk bantuan sembako kepada warga positif covid-19. Namun demikian, anggaran tersebut telah habis di akhir tahun. “Ada lebih dari 1.000 paket sembako yang kami berikan. Dana ada yang berasal dari BTT, tapi ada juga yang bantuan dari pihak ketiga,” katanya.

Menurut dia, untuk tahun ini pihaknya sedang mengupayakan penyaluran bantuan. Hanya saja, anggaran kedaruratan yang termuat dalam BTT belum bisa dicairkan karena porses administrasi keuangan. “Mudah-mudahan bisa segera rampung dan anggaran bisa dicairkan untuk kemudian digunakan membantu masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Ini Penyebab RS di Sleman Tak Bisa Maksimal Tambah Bed untuk Pasien Covid-19

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Ari Siswanto mengkritisi kebijakan isolasi mandiri. Menurut dia, kebijakan tersebut malah berisiko menjadi sumber penularan kluster di keluarga. “Sudah banyak anggota keluarga yang tertular. Jadi, kebijakan ini harus ditinjau ulang karena selain memicu penularan, tapi tingkat kesembuhan juga lama,” katanya.

Ia pun menyarankan dibuat shelter untuk karantina warga positif corona. Untuk lokasi bisa dibuat di masing-masing kapanewon, tapi juga dibuat dengan model zonasi. “Kalau di shelter maka pengawasan bisa lebih maksimal,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.