Tekan Kemiskinan, Pemda DIY Andalkan Efek Proyek Nasional dan Padat Karya

Foto ilustrasi. - Ist/Freepik
17 Februari 2021 05:37 WIB Jalu Rahman Dewantara Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA-- Pemda DIY mengandalkan proyek besar dan padat karya untuk menekan jumlah penduduk miskin di daerah ini.

Seperti diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di DIY saat ini mencapai 503.140 orang, atau naik sekitar 27.000 dari Maret 2020 lalu. Jika diprosentase, kenaikan ini sebesar 5,76%. Sementara itu, berdasarkan provinsi, rasio gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk tertinggi masih diduduki DIY yakni sebesar 0,43.

Menurut Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, baik kemiskinan maupun rasio gini memiliki keterikatan dengan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Karena itu, pihaknya sedang berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, dengan harapan bisa mengurangi prosentase penduduk miskin dan indeks rasio gini.

Baca juga: Mendes Abdul Halim Sebut Dana Desa Jadi Faktor Menahan Kemiskinan

Adapun pertumbuhan ekonomi itu salah satunya dipicu oleh proyek-proyek besar yang ada di DIY, seperti pembangunan jalan tol, jalur kereta Jogja-Bandara YIA dan sebagainya. Kehadiran proyek semacam itu diyakini akan menciptakan ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

"Kalau bicara soal kemiskinan tentu kita bicaranya soal pertumbuhan ekonomi. Pada saat kita bicara pertumbuhan ekonomi kita bicara tentang indeks gini rasio. Artinya bahwa sekarang ini kita pada posisi yang harus semuanya kita lakukan, yaitu bagaimana mengupayakan pertumbuhan. Dan pertumbuhan kita, ada daya ungkit terutama di proyek-proyek besar," kata Aji sapaan akrabnya kepada wartawan di Komplek Kepatihan, Jogja, Selasa (16/2/2021).

Hanya saja, lanjut Aji, untuk saat ini proyek semacam itu belum bisa dirasakan manfaatnya terlebih bagi lapisan masyarakat terbawah. Karena itu, pihaknya mencoba upaya lain yang diharapkan dapat menyasar elemen masyarakat paling membutuhkan, yakni dengan menggencarkan program padat karya.

Baca juga: Anggota Baleg DPR Sebut Revisi UU ITE Belum Diperlukan, Ini Alasannya

Menurutnya, Gubernur DIY sudah mengumpulkan beberapa OPD terkait supaya segera melakukan belanja pemerintah utamanya yang bersinggungan dengan program padat karya.

"Jadi padat karyanya di desa-desa. Misalnya perbaikan jalan desa yang belum ada proyek pengaspalan tapi pengerasan. Proyek ini tidak menggunakan alat berat melainkan tenaga masyarakat, dengan begitu masyarakat bisa mendapat penghasilan dari situ," ujar Aji.

Di samping itu, Pemda, kata Aji juga berupaya memberikan bantuan bagi pelaku usaha terdampak pandemi Covid-19, seperti pengusaha hotel dan pengelola wisata. Ada dua skema bantuan yang pertama adalah memberikan keringanan dalam pembayaran pajak, baik berupa penundaan atau diskon.

"Kedua kita bicara tentang restrukturisasi pinjaman pengelola industri wisata, dan OJK memberikan angin baik bahwa penundaan bisa sampai 2022," jelas Aji.

Khusus untuk pengelola industri wisata yang terdampak, Pemda akan melakukan pengecekan apakah yang bersangkutan sudah termasuk dalam penerima bantuan sosial baik dari kementerian maupun APBD.

"Karena kita lihat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kita ada 550 ribuan, sementara bansos dalam bentuk PKH BLT dan lain-lain ada sekitar 750 ribuan, jadi mestinya mereka yang masuk kelompok miskin dapat jatah, tapi nanti dicek ulang," ujarnya.

Sementara itu Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengatakan upaya menumbuhkan ekonomi dalam kondisi saat ini merupakan hal yang berat. Hal ini mengingat pandemi masih terus melanda dan belum diketahui kapan akan berakhir. Meski begitu, lanjut Sultan yang penting ekonomi dapat tetap tumbuh dengan berbagai upaya meski lajunya lebih pelan.

"Yang penting bagaimana tumbuh biarpun sedikit untuk bisa melangkah di tahun depan bisa lebih baik," ujarnya.