MPLS Mulai Senin, Sekolah di Gunungkidul Dilarang Lakukan Perploncoan
Dinas Pendidikan Gunungkidul memperketat pengawasan MPLS 2026 untuk mencegah perundungan dan perploncoan. Sekolah diminta menciptakan lingkungan belajar yang am
Aktivitas lalu lintas di kawasan Simpang Empat Selang, Kapanewon Wonosari. Dari arah timur terlihat ada tiga papan rambu penunjuk jalan yang terpasang di satu lokasi. Senin (22/2/2021). /Harian Jogja-David Kurniawan.
Harianjogja.com, WONOSARI – Anggota DPRD Gunungkidul mengkritisi adanya Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) yang terpasang dobel di satu kawasan. Hal ini harus ditertibkan agar pemasangan petunjuk arah bisa tepat sasaran.
Anggota DPRD Gunungkidul, Ery Agustin S mengatakan, sudah melihat RPPJ yang terpasang sia-sia. Hal ini dikarenakan di satu titik ada dua sampai tiga rambu yang terpasang dengan penunjuk arah yang sama. “Contohnya di depan Pasar Paliyan ada tiga RPPJ yang terpasang. Jelas tidak efektif karena arah yang ditunjukan sama,” kata Ery kepada wartawan, Senin (22/2/2021).
BACA JUGA : Kini Ada Rambu-rambu Kecil Petunjuk Arah Wisata di Jogja
Menurut dia, pemasangan RPPJ dobel tidak di satu lokasi karena banyak titik persimpangan yang mengalami hal sama. Sebagai contoh di perempatan Selang, Wonosari juga ada tiga rambu penunjuk arah yang terpasang secara berdekatan.
Ia menilai hal itu terjadi karena kurangnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah. Pasalnya, pemasangan tersebut ada dari beberapa instansi dan bahkan ada yang merupakan bantuan dari pihak ketiga.
Ery meminta dilakukan penertiban sehingga di satu lokasi hanya terpasang satu penunjuk arah. Sedangkan sisanya bisa dipasang di lokasi-lokasi yang belum ada RPPJ. “Biar ada pemerataan dan tidak terkesan semrawut karena di satu titik banyak RPPJ yang terpasang. Nantinya temuan ini akan kami masukan dalam fungsi pengawasan DPRD di triwulan pertama 2021 untuk jadi catatan bupati,” katanya.
BACA JUGA : Penunjuk Arah ke Lokasi Wisata Bakal Dipasang di Exit Tol
Kepala Dinas Perhubungan Gunungkidul, Wahyu Nugroho saat dikonfirmasi tidak menampik adanya pemasangan RPPJ dobel di satu titik. Hanya saja, lokasi pemasangan berada di jalan nasional sehingga tidak memiliki kewenagan untuk penertiban.
“Sudah sering kami mendapatkan keluhan dan kami tindak lanjuti dengan melapor ke Balai Pengelola Transportasi Darat 10 Jateng-DIY. Terakhir kami sampaikan dalam forum lalu lintas pada 11 Februari lalu tentang masalah ini,” kata Wahyu.
Meski demikian, sambung dia, usulan untuk menertibkan belum bisa ditindaklanjuti hingga sekarang. “Sebenarnya bisa dipindah dan dipasang di lokasi yang belum ada rambu penunjuk arah, tapi harus ada izin dari pengelola [Balai Pengelola Transportasi Darat],” ujarnya.
BACA JUGA : Petunjuk Arah Objek Wisata di Gunungkidul Masih Minim
Disinggung mengenai pemasangan RPPJ, Wahyu mengakui di dinas perhubungan ada program. Hanya saja, pemasangan tidak dilakukan setiap tahun. “Memang ada tapi tidak rutin,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dinas Pendidikan Gunungkidul memperketat pengawasan MPLS 2026 untuk mencegah perundungan dan perploncoan. Sekolah diminta menciptakan lingkungan belajar yang am
DPR menegaskan PPPK tidak bisa dirumahkan meski ada efisiensi anggaran dan meminta pemerintah daerah mencari solusi tanpa mengurangi hak pegawai.
Polisi menyelidiki ledakan di MAN 3 Padang yang diduga melibatkan seorang pelajar. Tidak ada korban jiwa dan motif masih didalami.
DPR mempercepat pembahasan RUU Ketenagakerjaan dengan menyerap masukan saat reses agar target pengesahan pada 2026 sesuai putusan MK tercapai.
Penertiban kawasan hutan terus dievaluasi secara berkala melalui koordinasi lintas lembaga untuk memastikan target Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tercapai.
DPRD Temanggung menilai pembatasan nikotin dan tar berpotensi mengurangi serapan tembakau lokal serta berdampak pada petani jika diterapkan.