Bupati Terpilih Gunungkidul Akan Gunakan Maung Pindad untuk Operasional

Calon Bupati Gunungkidul, Sunaryanta saat mencoblos bersama istri di TPS 8 Dusun Kwarasan Wetan, Rabu (9/12/2020). - Istimewa/dok
23 Februari 2021 20:37 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Pelantikan bupati dan wakil bupati Gunungkidul belum diketahui secara pasti waktunya. Hanya saja, bupati terpilih Sunaryanta memastikan tidak akan menggunakan mobil dinas yang disediakan karena lebih memilih menggungakan kendaraan pribadi yang dibelinya.

Adapun kendaraan operasional yang dipilih adalah keluaran dari PT Pindad yang diberinama Maung. Adapun dapur pacu dari Maung Pindad ini berkapasitas 2.469 CC dengan enam silinder DOHC 4x4. Untuk mesin, mobil ini menggunakan milik Toyota Hilux.

“Sudah beli dengan harga Rp600an juta. Maung ini cocok dengan kondisi medan di Gunungkidul,” kata Sunaryanta kepada wartawan, Selasa (23/2/2021).

Menurut dia, Maung Pindad merupakan hasil kreasi anak negeri sehingga penggunaan tersebut sebagai bentuk apresiasi. Sunaryanta mengakui, untuk pembelian mobil ini menggunakan uang pribadi. Ia tidak mempermasalahkan karena tidak ingin mengganggu struktur keuangan di APBD Gunungkidul. “Minggu depan sudah datang. Sebelum membeli, saya juga sudah melihat kemampuan dari mobil ini,” katanya.

Kepala Bidang Aset, BKAD Gunungkidul, Prihatin Eka Widada mengatakan, untuk alokasi anggaran di 2021 tidak ada program untuk pembelian kendaraan untuk bupati yang baru. Oleh karenanya, pada saat telah resmi menjabat akan menggunakan kendaraan dinas yang sudah ada.

BACA JUGA: Soal Sanksi untuk Penolak Vaksin, Ini Kata Pemda DIY

Menurut dia, bupati memiliki dua mobil dinas. Satu unit merupakan jenis sedan Toyota Camry yang dibeli di 2015 lalu. Sedangkan satunya, mobil jenis jip yakni Toyota Fortuner yang dibeli di 2019 lalu.

Eka menjelaskan, ada beberapa pertimbangan tidak mengalokasikan anggaran untuk kendaraan bagi bupati baru. Selain kemampuan anggaran yang masih terbatas, kendaraan yang ada saat ini masih sangat memadai.

Ia mengungkapkan, jika mengacu pada proses pemakaian, idealnya penggantian setiap empat tahun sekali. Hanya saja, ketentuan ini tidak bisa menjadi acuan karena pengadaan juga mengacu pada kemampuan keuangan daerah. “Untuk kendaraaan dinas, pemkab sudah menyediakan. Tapi, kalau mau menggunakan kendaraan pribadi juga tidak dilarang,” kata Eka saat disinggung menenai pemakaian Maung Pindad untuk operasional bupati terpilih.