Advertisement
Guru Honorer Gunungkidul Berharap Kuota Khusus P3K Berdasarkan Pengabdian

Advertisement
Harianjogja.com, WONOSARI—Pemerintah Pusat berencana merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) pada tahun ini. Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul berharap ada kuota khusus berdasarkan masa pengabdian.
Ketua FHSN Gunungkidul Aris Wijayanto mengatakan tugas guru PNS dan non-PNS sama, tetapi kesejahteraan mereka timpang.
Advertisement
BACA JUGA: Jelang Ramadan, Disperindag DIY Siapkan Pasar Murah
“Mudah-mudahan kesejahteraan guru non-PNS bisa terus ditingkatkan,” kata dia, Selasa (23/3/2021).
Ia mengatakan kesejahteraan tersebut dapat meningkat dengan adanya rencana rekrutmen P3K di bidang pendidikan. FHSN pun berharap agar ada kuota khusus bagi guru honorer, khususnya yang telah mengabdi lama.
“Rekrutmen ini memang dikhususkan bagi guru honorer, tapi sampai sekarang afirmasi yang ditawarkan dirasa belum berpihak bagi guru yang telah mengabdi lama,” katanya.
Aris menjelaskan, dalam skema yang ditawarkan pemerintah, ada kebijakan afirmasi sebesar 35% untuk guru honorer di atas usia 40 tahun. Baginya, kebijakan ini belum tepat karena seharusnya afirmasi seharusnya mengacu pada masa pengabdian. “Tapi yang ditawarkan baru sebatas usia,” katanya.
BACA JUGA: Masih Pandemi, Jogja Targetkan Kunjungan 1,1 Juta Wisatawan Tahun Ini
Selain itu, kuota 15% juga masih terlalu kecil sehingga berharap adanya tambahan sehingga porsinya lebih besar. “Harapannya kuota afirmasi masih bisa ditambah,” katanya.
Pelaksana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gunungkidul,Sigit Purwanto membenarkan adanya rencana rektrutmen P3K di sektor pendidikan. Namun, belum ada informasi resmi terkait dengan waktu pelaksanaan rekrutmen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Terpidana Penyebaran Fitnah Silfester Matutina Tak Hadiri Sidang PK
Advertisement

Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Capaian IKD di Kulonprogo Baru 5 Persen, Kesadaran Masih Rendah
- Anggota DPRD DIY Soroti Perizinan Tanah Kas Kalurahan hingga Perlindungan Data Kependudukan
- Porda XVII, Sleman Bidik Juara Umum Keempat Berturut-turut
- Pameran Wayang Uwuh, Perkembangan Teknologi Harus Bisa Selesaikan Persoalan Sampah
- Pajak PBB P2 untuk Lahan Pertanian di Gunungkidul Lebih Murah, Segini Tarifnya
Advertisement
Advertisement