Pemkab Bantul Siapkan Insentif Guru Honorer Belum Lolos PPPK

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul tengah menyiapkan skema kebijakan berupa pemberian insentif bagi guru honorer yang belum terangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya yang mengajar di sekolah negeri. Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya menjaga kesejahteraan guru honorer di tengah proses pengangkatan yang masih berjalan.

Kebijakan tersebut muncul setelah pemerintah daerah mendapati masih adanya guru honorer yang belum masuk skema PPPK, baik paruh waktu maupun penuh. Pendataan dan penyisiran terhadap guru-guru tersebut terus dilakukan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul, Nugroho Eko Setyanto, mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat guru honorer yang belum terangkat menjadi PPPK paruh waktu. Ia menyebut pendataan masih berlangsung, terutama untuk guru yang bertugas di sekolah negeri.

“Masih ada, kemarin masih kami sisir untuk beberapa teman guru yang belum bisa terangkat, khususnya yang ada di sekolah negeri. Pak Bupati juga sudah memberikan arahan agar mereka tetap mendapatkan perhatian khusus,” ujar Nugroho, Senin (26/1/2026).

Nugroho menjelaskan, pemerintah daerah sejatinya telah memberikan penghasilan setara Upah Minimum Kabupaten (UMK) bagi guru yang telah berstatus PPPK paruh waktu. Namun, bagi guru honorer yang belum terangkat sama sekali, diperlukan langkah lanjutan berupa kebijakan khusus.

“Yang perlu dipikirkan sekarang adalah beberapa orang yang memang belum terangkat menjadi paruh waktu. Nanti akan ada kebijakan khusus, misalnya dipikirkan tentang pemberian insentif,” ujarnya.

Di Kabupaten Bantul, jumlah guru yang telah berstatus PPPK paruh waktu tercatat sebanyak 656 orang. Meski demikian, Disdikpora Bantul masih melakukan pendataan lanjutan terkait jumlah pasti guru honorer yang belum terangkat, termasuk merumuskan bentuk insentif yang akan diberikan.

“Masih kami kaji dan bahas seperti apa insentif yang nanti akan diberikan,” jelas Nugroho.

Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bantul, Totok Sudarto, menyampaikan bahwa pada akhir 2025 lalu terdapat 632 guru honorer yang telah diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan pengangkatan guru honorer seharusnya tidak berhenti pada skema tersebut.

Totok berharap pemerintah daerah dapat melanjutkan proses pengangkatan guru honorer, tidak hanya sebagai PPPK paruh waktu, tetapi juga menjadi PPPK penuh.

“PPPK saja masih rentan pemutusan hubungan kerja, apalagi yang hanya PPPK paruh waktu. Kami berharap setiap sekolah negeri yang masih memiliki guru tidak tetap bisa segera diikutkan atau ditambah ke PPPK,” ujarnya.

Menurut Totok, percepatan pengangkatan guru menjadi aparatur sipil negara (ASN) sangat mendesak, mengingat banyak tenaga pendidik yang akan memasuki masa pensiun pada 2026 dan 2027. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan guru di sekolah jika tidak diantisipasi sejak dini.

Saat ini, PGRI Bantul mencatat masih sekitar 350 guru honorer yang belum diangkat dan datanya dikelola langsung oleh PGRI. Guru-guru tersebut tersebar di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMK, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Harapannya, apabila masih ada dan memenuhi syarat, kiranya bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi ASN,” pungkas Totok.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.