Target RPJMD DIY Dikejar di Tahun Terakhir, Kemiskinan Jadi Tantangan
RPJMD DIY 2022-2027 masuk tahun terakhir. Pemda optimistis capai target meski kemiskinan dan ketimpangan masih jadi tantangan.
Sejumlah warga Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, mendatangi kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Kamis (8/4/2021).-Harianjogja.com/Lugas Subarkah
Harianjogja.com, SLEMAN-Menolak perpanjangan Izin Penetapan Lokasi (IPL) penambangan tanah dan batu di desanya untuk kepentingan Bendungan Bener, sejumlah warga Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah mendatangi kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Kamis (8/4/2021).
Rombongan warga Wadas yang berjumlah sekitar 30 orang datang dengan menggunakan satu bus, yang tiba di kantor BBWSO sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah menunaikan ibadah zuhur, warga memulai audiensi dengan didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.
Salah satu warga, Mulyati, menjelaskan kedatangannya untuk menyampaikan penolakan warga atas aktivitas tambang yang diprakarsai oleh BBWS Serayu Opak. “Sekali menolak tetap menolak. Karena merugikan semua. Dari perekonomian hilang. Kami mau menanam apa pun, umbi-umbianan sudah tidak bisa ditanami karena sudah gersang. Kalau batu diambil sudah rusak,” ujarnya.
Ia menuturkan warga Wadas mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, sehingga jika lahan sudah rusak maka praktis tidak dapat bertahan hidup. “Saya sendiri tani. Kerjaannya menyadap karet. Tiap hari dapat hasil. Kalau diambil batunya ga dapat penghasilan lagi,” katanya.
BACA JUGA: Guru di Kulonprogo Tewas Ditabrak Anak 16 Tahun
Ketua Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Julian, mengatakan IPL penambangan yang telah ditetapkan pada 5 Juni 2018 dan diperpanjang pada 5 Juni 2020, akan habis pada 5 Juni mendatang, sehingga BBWS Serayu Opak sebagai pemrakarsa perlu mengulang prosesnya dari awal untuk mendapatkan izin dari Gubernur.
“Warga mau nanti selanjutnya wilayahnya tidak dijadikan lokasi pertambangan lagi. IPL dijadikan sebagai dasar pengadaan tanah dan proyek. Warga khawatir kalau ditambang dan hilang karena di atas 149 hektar ada lahan yang menghidupi mereka,” ungkapnya.
Sejak awal sosialisasi kata dia, warga sudah menyatakan keberatan. Namun sayangnya BBWS Serayu Opak tidak menyampaikan keberatan warga ini kepada Gubernur Jawa Tengah sehingga IPL tetap terbit. Pada akhir 2019 warga juga pernah mendatangi BBWS Serayu Opak dan dijanjikan akan mengevaluasi IPL, namun sampai kini tidak ada tindak lanjut apa pun.
Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) BBWS Serayu Opak, Yosiandi Radi Wicaksono, mengatakan pihaknya sepakat mencari solusi atas permasalahan yang disampaikan oleh warga. “Permasalahan ini akan kami catat. Nanti bisa rembugan lagi. Kita pecahkan bersama dengan pimpinan kami,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RPJMD DIY 2022-2027 masuk tahun terakhir. Pemda optimistis capai target meski kemiskinan dan ketimpangan masih jadi tantangan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.
Jumlah menara telekomunikasi di Bantul capai 300 unit. Diskominfo sebut minat investasi mulai menurun seiring kebutuhan yang tercukupi.
X batasi unggahan hanya 50 per hari untuk akun gratis. Kebijakan ini dorong pengguna beralih ke layanan berbayar.