Advertisement
Ketua DPRD DIY: Mudik Lokal Tetap Harus Patuhi Prokes
Ketua DPRD DIY Nuryadi dalam diskusi di DPRD DIY, Selasa (27/4/2021). - Ist/DPRD DIY.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Ketua DPRD DIY Nuryadi tidak mengeluarkan imbauan khusus untuk para anggota dewan terkait larangan mudik. Ia lebih sepakat dengan pemberlakukan mudik lokal di wilayah DIY, namun harus dengan protokol kesehatan.
Nuryadi mengatakan keputusan pemerintah terkait larangan mudik tentu sudah melalui pertimbangan matang. Salah satunya dikhawatirkan terjadi penularan Covid-19 antardaerah, karena tidak semua masyarakat mampu mematuhi protokol kesehatan dengan ketat.
Advertisement
BACA JUGA : Warga DIY-Jateng Bebas Berlalu Lalang Saat Larangan
“Sebenarnya masalah utamanya kan di protokol kesehatan, mampu tidak ketika mudik menjaga prokes dengan ketat. Karena tidak mustahil akan banyak warga dari luar DIY yang ingin masuk,” katanya Rabu (28/4/2021).
Pemerintah secara resmi telah melarang PNS untuk melakukan mudik keluar DIY, tetapi bagi anggota dewan, kata Nuryadi, tidak ada imbauan khusus terkait larangan ini. Ia meyakini para anggota DPRD DIY pasti memahami dan bisa mencerna kebijakan tersebut dengan baik.
“Apalagi anggota DPRD DIY kan semuanya orang DIY, paling mudiknya di dalam DIY saja. Sehingga kami tidak ada aturan khusus soal itu [larangan mudik bagi anggota dewan],” ujarnya.
BACA JUGA : Mudik Dilarang, Tiket Pesawat dari Jogja Mulai Melejit
Namun Nuryadi memberikan sinyal bahwa sebaiknya mudik hanya di dalam DIY saja atau ia menyebutnya dengan istilah tamasya. Karena hal ini sudah jelas tidak dilarang di DIY untuk mobilitas warga dari satu kabupaten/kota ke kabupaten lain di DIY.
“Kalau mudik lokal di dalam wilayah DIY kan diperbolehkan, Pemda DIY memperbolehkan, mobilitas untuk di dalam DIY tidak dibatasi, saya sepakat ini. Tetapi harus dengan prokes ketat, intinya prokes,” kata politikus PDIP ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mbah Tupon Jadi Turut Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat Ingin Duduk Bersama Selesaikan Perbuatan Melawan Hukum
Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Masih Gratis, PT JMJ Tunggu Keputusan Menteri PU Soal Tarif
Kemarau Basah Bikin Jasa Pengiriman Air di Gunungkidul Sepi Orderan
Lowongan Kerja PMI DIY: Ini Formasi dan Syarat Pendaftarannya
Advertisement
Masih Ada Sekolah Negeri Kekurangan Siswa di Kota Jogja, Hasto Wardoyo Upayakan Peningkatan Kualitas
Tabrakan Mobilio vs Fortuner di Jalan Nasional di Gunungkidul, Seluruh Penumpang Dilarikan ke Rumah Sakit
Program Rumat Sampah Dari Rumah Mampu Atasi Masalah Sampah di Purwokinanti Jogja
Advertisement
Pemulangan Jenazah Mahasiswa KKN-PPM UGM Korban Kapal Tenggelam Menunggu Pihak Keluarga
Jemaah Haji 2025 Asal Sleman: Kloter 65 SOC Pertama Datang di Bumi Sembada
Keputusan MK Pemilu dan Pilkada Dipisah, Ini Respons KPU Sleman
NPC Kulonprogo Targetkan 25 Medali di Peparda 2025, Jumlah Atlet Meningkat Efek Qonitah
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook, Perwakilan google Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Waktu Pembuatan Akun SPMB RTO di Jogja Diperpanjang, Begini Penjelasan Disdikpora
- Pecinta Honda Scoopy Merapat, Astra Motor Yogyakarta Hadirkan Edisi Spesial Dengan Modif Decal
- A New Chapter Of Excellence: Fresh Look , Better Service , Four Star Standart
- Sidang Perdana Perkara Perdata Mbah Tupon Ditunda Lantaran Tergugat Mangkir
- Dinkes Kulonprogo Ingatkan Ancaman HIV/AIDS pada Anak, Penanggulangan Tingkat Kapanewon Dioptimalkan
Advertisement
Advertisement
