Advertisement
Disurati Sultan karena Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Respons Pemkab Bantul

Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL- Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bantul, Joko B Purnomo mengaku telah menerima surat khusus dari Gubernur DIY Sri Sultan HB X terkait dengan tingginya angka penularan kasus Covid-19. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk menekan angka penularan kasus Covid-19 di Bumi Projotamansari.
“Sudah kami terima. Kami akan terus upayakan untuk menekan penularan dan angka Covid-19 di wilayah kami,” terang Joko, Jumat (28/5/2021).
Advertisement
Joko yang juga Wakil Bupati Bantul ini mengungkapkan saat ini dirinya telah berkoordinasi dengan para penewu dan melakukan pemantauan intensif terhadap sejumlah daerah yang masih tinggi angka pasien Covid-19. Sejauh ini, di Bantul dua kapanewon yakni Banguntapan dan Sewon yang angka pasien Covid-19 belum mengalami penurunan.
BACA JUGA: Beri Penghargaan Hotel hingga Desa Wisata, JTA 2021 Diharap Bangkitkan Pariwisata
“Untuk itu kami minta agar penerapan protokol kesehatan diketatkan. Selain itu, pengetatan dan penegakan juga dilakukan untuk aktivitas warga. Jangan sampai kegiatan yang dijalankan memungkinkan muncul klaster baru nantinya,” jelasnya.
Di samping itu, Joko menyatakan saat ini pihaknya telah mengaktifkan posko pengawasan di setiap kalurahan dan kapanewon.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Gunungkidul, Warga Diberikan Bantuan Indukan Ayam Petelur
- Jalur dan Titik Keberangkatan Trans Jogja Melewati Kampus, Sekolah, Rumah Sakit, dan Malioboro
- Ubur-ubur Sudah Bermunculan di Sejumlah Pantai Kulonprogo, Wisatawan Diminta Waspada
- Disnakertrans Bantul Alokasikan Anggaran JKK dan JKM untuk Masyarakat Miskin Esktrem
- Sekolah Rakyat di DIY Masih Kekurangan Guru, DPRD Nilai Terlalu Terburu-Buru
Advertisement
Advertisement