Sering Diprotes di Medsos, Wisata DIY Wajib Berbenah

Harianjogja.com, JOGJA—Keluhan wisatawan soal pariwisata di DIY kembali mencuat. Penyelenggaraan pariwisata mutlak butuh pembenahan. Pemerintah tidak bisa menganggap komplain ini sebagai hal sepele.

Dalam sepekan terakhir, keluhan tentang pariwisata di DIY diperbincangkan di media sosial. Pekan lalu, wisatawan mengeluh lewat Tiktok ihwal pecel lele di sekitar Malioboro yang harganya Rp37.000. Senin (31/5/2021), seorang pengguna Facebook mengeluh lantaran harus membayar parkir Rp20.000 untuk sepeda motor, padahal biasanya dia membayar Rp5.000. Pada hari yang sama, di Twitter muncul protes dari wisatawan yang tidak bisa jalan-jalan ke Petilasan Mbah Maridjan di Cangkringan, Sleman, karena dipaksa naik jip.

Berbagai problem itu ramai diperbincangkan karena dewasa ini semua masalah gampang diketahui publik lewat media sosial. Perilaku pelaku wisata di DIY yang mengecewakan wisatawan bisa berbahaya dalam jangka panjang lantaran pariwisata adalah urat nadi perekonomian provinsi ini.

Pengamat pariwisata Universitas Sanata Dharma, Ike Janita Dewi, mengatakan rentetan kejadian soal pelayanan dan hal-hal negatif di dunia pariwisata DIY baru-baru ini sebenarnya bukan persoalan baru. Insiden itu sebenarnya merupakan problem lama. Pemegang otoritas mesti mengambil strategi dan tidak menganggap sepele persoalan itu.

Menurut dia, persoalan yang diprotes wisatawan itu merupakan hal teknis yang kadang dianggap tidak terlalu penting oleh pengelola dan otoritas pariwisata. Padahal, hal-hal teknis semacam itu merupakan bagian yang perlu diperhatikan sedetail mungkin agar tidak berbuntut negatif.

"Kita masih banyak menganggap hal teknis yang kelihatan sepele ini kurang perlu diperhatikan, padahal dampaknya sewaktu-waktu besar," kata dia, Selasa (1/6).

Menurutnya harus  ada perbaikan strategi dan manajemen konflik agar insiden seperti itu tidak lagi terjadi. "Selain perbaikan produk mesti juga punya strategi pemasaran media sosial atau digital marketing yang tepat. Kelihatannya kita masih agak gagap dengan hal itu," ujarnya.

Di sisi lain, pemangku kepentingan juga tidak bisa mengatasi persoalan dengan cara-cara lama. Sebab, perilaku konsumen dan tren pariwisata saat ini sudah sangat berubah. "Tentu responsnya tidak bisa dengan cara-cara lama. Harus ada keinginan untuk berbenah," katanya.

Dia mengatakan pemerintah dan juga pengelola tak boleh lagi beralasan bahwa pengawasan, sistem dan pengelolaan sudah dilakukan dengan optimal. Menutut dia, pariwisata DIY buruh narasi yang sesuai serta relevan untuk membangkitkan kembali citra yang tercoreng akibat protes para pelancong.

"Perlu ada upaya menghalau narasi negatif itu dengan hal yang positif di media sosial dengan komunikasi yang baik," ucapnya.

Terus Berbenah

Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja terus berbenah untuk mencaga citra pariwisata yang profesional dan nyaman.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan viralnya wisatawan yang protes soal kondisi pariwisata Jogja akhir-akhir ini hendaknya menjadi momentum perbaikan tata kelola dan juga manajemen pariwisata yang optimal.

"Kami menyiapkan petugas Jogoboro selama 24 jam dan mereka selalu berputar berjalan. Itu juga bisa dijadikan tempat buat mengadu jika ada masalah. Kami juga masih punya gerbang zonasi tempat setiap wisatawan harus meminda QR code di Malioboro. Itu juga bertujuan sebagai tempat mengadu atau posko komplain," kata Heroe, Selasa (1/6).

Dia mengatakan cara itu bisa membuat wisatawan yang melihat adanya ketidakberesan atau ingin menyampaikan kritik seputar Malioboro bisa langsung memberikan masukan.  Sebenarnya sistem pengawasan dan juga manajemen pedagang serta pendukung pariwisata di Malioboro sudah diawasi.

"Jikalau ada yang melanggar, komunitas sendiri yang akan memberi sanksi dan membinanya. Semuanya itu sudah dilakukan sejak lama. Komunitas sudah sepakat untuk memberi sanksi berat kepada mereka nuthuk, baik kuliner maupun parkir, yakni dilarang jualan lagi dan harus keluar dari Malioboro," tegas dia.

Pedagang yang nuthuk wisatawan dengan mematok harga Rp37.000 untuk seporsi lele sudah meminta maaf. Dagangannya ditutup sementara sampai 6 Juni. Dia juga harus membongkar bangunan yang ada di trotoar warungnya serta mengubah daftar menu dengan lebih jelas.

Sementara persoalan kuliner sudah diatasi, persoalan parkir masih mengemuka. Akun Facebook dengan nama Rena Desta Physio menceritakan keluhannya ketika pada Sabtu (30/5) malam harus membayar parkir mahal di Jalan Ahmad Dahlan, di Barat Gedung BNI. Rena terkejut melihat nominal parkir sebesar Rp20.000. Biasanya, dia membayar parkir di Kawasan itu hanya sebesar Rp5.000.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja, Agus Arif Nugroho, pengatakan tukang parkir di lokasi tersebut tidak mempunyai surat izin mengelola atau melaksanakan kegiatan parkir di kawasan setempat. Selain itu, kawasan tersebut juga terlarang untuk parkir.

"Mangga nanti dari sudut pandang penegakan hukum seperti apa, tapi kami sudah berkoordinasi dengan Polresta Jogja," katanya, Selasa.

Dia mengimbau warga agar memperhatikan lokasi parkir saat hendak menitipkan kendaraannya. "Bagi masyarakat kalau ada tanda larangan parkir jangan parkir di sana," ucapnya.

Ketua Forum Komunikasi Pekerja Parkir Kota Jogja (FKPPY), Ignatius Hanarto mengungkapkan parkir nuthuk biasanya dilakukan pemuda setempat atau pemuda yang biasa mangkal di kawasan yang dijadikan lahan parkir.  "Itu biasanya parkir insidental yang memanfaatkan lahan yang dilarang untuk parkir," ujar dia.

Organisasinya sudah melakukan sosialisasi ke sejumlah kelurahan untuk mencegah parkir illegal. Namun, menurut dia, parkir illegal yang menerapkan tarif tinggi ibarat penyakit akut yang sulit ditangggulangi.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Satreskrim Polresta Jogja bakal menindak juru parkir yang memungut ongkos sangat tinggi dan di luar ketentuan. Kabag Humas Polresta Jogja, AKP Timbul Sasana Raharja mengatakan, tim dari Saber Pungli Polresta Jogja akan bertemu dengan Kepala Dishub Jogja guna mengatasi tukang parkir nakal.

Jip Merapi

Keluhan soal pariwisata juga muncul di Sleman. Seorang wisatawan mempertanyakan keharusan menyewa jip menuju Petilasan Mbah Maridjan.

Keluhan itu disampaikan akun Iqbal Basyari melalui akun Twitter @iqbalbasyari. Dalam cuitannya, Iqbal mengaku tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju Petilasan Mbah Maridjan. Orang-orang setempat ia sebut menyetopnya 1,5 kilometer sebelum Kinahrejo dan memaksanya untuk naik jip jika ingin lanjut ke Petilasan Mbah Maridjan.

"Biaya sewa 350-500 ribu, itu pun bentuknya tour bukan ngantar ke tempat yang mau saya tuju. Sekitar 20an menit saya lihat jalanan boleh dilewati motor, truk, dan jeep. Ketika saya tanya ulang petugas, dia jelaskan kalau semua yang naik harus pakai Jeep sehingga saya putuskan batal ke tempat mbah Marijan," tulis Iqbal.

Pegiat Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi (AJWLM) Wilayah Timur Bambang Sugeng mengatakan persoalan yang dikeluhkan oleh wisatawan tersebut bukan persoalan baru. Menurut dia, masalah itu tidak berkaitan dengan asosiasi jip dan tidak dilakukan anggota asosiasi.

Ia menyebut keberadaan beberapa orang yang mencegat wisatawan untuk parkir dan memaksa mereka menaiki jip atau ojek untuk melanjutkan perjalanan akan membunuh objek wisata di Lereng Merapi.

"Inilah yang bikin wisata Mbah Maridjan bisa habis. Sekarang kan sepi banget," tuturnya.

Bambang menegaskan penyewaan jip oleh asosiasi akan membawa wisatawan tidak hanya pada satu destinasi, melainkan sejumlah lokasi. Misalnya, dalam satu paket jip wisata, wisatawan akan diantar ke Stonehenge, Museum Sisa Hartaku, Batu Alien, Bunker, dan Petilasan Mbah Maridjan.

"Jadi tidak hanya khusus ke Mbah Maridjan, tetapi ke destinasi wisata baik di Umbulharjo maupun Kepuharjo," kata dua.

Ia juga memastikan rute tersebut adalah jalan umum dan bisa dilalui kendaraan wisatawan. Keluhan dari wisatawan akan dibahas antara Forkopimda Sleman dengan pihak terkait. Bambang berharap tak ada lagi kejadian pemaksaan terhadap wisatawan yang berpotensi merusak citra objek wisata di Lereng Merapi.

"Wisatawan tadinya datang mau melihat pemandangan, tapi baru datang dan belum turun dari kendaraan sudah ditawari seperti itu," ungkapnya.

Plt Kepala Dinas Pariwisata Sleman Suci Iriani Sinuraya mengatakan jawatannya masih menelusuri permasalahan yang ramai dibahas di media sosial tersebut. "Kami akan adakan rapat koordinasi lintas pihak terkait dengan tindak lanjut hal ini ke depannya," ujar Suci.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News