GUGUR GUNUNG EKONOMI DIY: Pemulihan Ekonomi Tak Melupakan Aspek Pengendalian Covid-19

Harianjogja.com, JOGJA—Aspek pengendalian penyebaran Covid-19 menjadi hal penting dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi. Pemerintah Kota Jogja menjadikan pengendalian sebagai aspek utama. Selain itu belanja pemerintah juga diharapkan mampu mendorong ekonomi masyarakat bisa berputar.

Asisten Perekonomian Pemkot Jogja Kadri Renggono  menjelaskan sektor pariwisata dan perhotelan dengan tingkat hunian 5% di masa pandemi sudah tergolong baik, karena pengurangan adanya kerumunan salah satu dampaknya memang akomodasi. Tetapi dengan adanya beberapa komunitas atau wisata olahraga, seperti bersepeda pasti ada faktor konsumsinya karena mereka membelanjakan uang. Kondisi ini sangat berdampak di Kota Jogja di tengah minimnya kunjungan. Maka Pemkot Jogja bersama stakeholder berupaya menempatkan aspek pengendalian menjadi yang utama.

BACA JUGA : GUGUR GUNUNG EKONOMI DIY: Sinergi Kebijakan Sudah

Saat ini selain pelaksanaan disiplin prokes, Pemkot sudah melakukan vaksinasi. Per 7 juni 2021 Kota Jogja sudah memvaksin dosis pertama 118.000 orang, dosis kedua 98.000 penduduk, cakupan ini relatif lebih baik dibandingkan kabupaten yang lain.

Penerapan PPKM mikro juga diperketat. Salah satu bentuk pemantauan, setiap hari timnya update melalui grup Whatsapp setiap aktivitas baik mengawasi rumah makan, membantu penduduk yang terpapar Covid-19 maupun melakukan disinfektan.

“Kami berupaya dari sisi pengendalian Covid-19 benar-benar maksimal. Dampaknya kalau kami bisa menunjukkan bukti penanganan Covid-19 berjalan baik, kasusnya terkendali, mereka orang akan datang ke Jogja lagi, untuk berwisata dan beraktivitas yang lan. Saat ini sudah mulai menggeliat,” ujarnya dalam diskusi panel termin pertama yang diselenggarakan Harian Jogja bertajuk Gugur Gunung Percepatan Pemulihan Ekonomi Perekonomian DIY, Rabu (9/6/2021).

Diskusi panel ini dibagi dalam dua termin, pada pertama mengangkat tema khusus yaitu Kolaborasi Pemerintah dan Perbankan Mendorong pemulihan perekonomian DIY. Kemudian diskusi panel kedua bertajuk Investasi sebagai Peta Jalan Pemulihan Perekonomian DIY.

Diikuti oleh para pelaku UMKM, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi, pelaku wisata, pelaku usaha serta sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Pemda DIY dan kabupaten serta kota, perwakilan DPRD DIY.

BACA JUGA : GUGUR GUNUNG EKONOMI DIY: Optimistis, Ekonomi DIY 

Diskusi ini didukung oleh Bank BPD DIY, Badan Otorita Borobudur (BOB), Pemda DIY dan Hotel Harper Malioboro, dengan dimoderatori oleh Presiden Direktur Aksara Dinamika Jogja Arif Budisusilo.

Dengan adanya pertumbuhan triwulan pertama yang sudah positif, maka target 5% atau 6% di 2021 ini bisa tercapai dengan disengkuyung bersama. Kadri menambahkan sebagai regulator, Pemkot Jogja menitikberatkan pada aspek pengendalian, karena berbeda dengan ekonomi yang memiliki unsur penyesuaian. Ketika terjadi perubahan dan pelaku ekonomi akan melakukan penyesuian secara mandiri. Pemerintah tentu akan membantu agar penyesuaian berjalan maksimal. Termasuk melalui pemanfaatan teknologi agar pelaku ekonomi melakukan perubahan karena ada pandemi.

“Kami juga berkolaborasi termasuk dengan lembaga perbankan, salah satu cara mengendalikan Covid-19 adalah berkolaborasi termasuk dalam rangka memulihkan ekonomi. Awal pandemi negara besar tertatih-tatih kondisi pandemi, bukan yang kuat yang besar akan mampu memenangi pertarungan ini, tetapi siapa yang mampu melakukan penyesuaian adalah pemenang,” katanya.

Belanja Pemerintah

Ia menambahkan pengeluaran pemerintah punya peran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui APBD Kota Jogja, dana senilai Rp1,7 triliun dikeluarkan sebagai belanja Pemkot. Hal ini akan menjadi penting karena saat ini salah satu aktor yang punya uang di masa pandemi ini adalah pemerintah.

Oleh karena itu pada kondisi ekonomi seperti ini pemerintah menjadi aktor penting, baik sebagai aspek regulasi dan ekonomi. Karena sudah pasti uang pemerintah yang dibelanjakan akan berdampak pada masyarakat dan efeknya bisa kemana-mana.

APBD Kota Jogja sebesar 25,4% atau Rp455 miliar dari Rp1,7 triliun per akhir Mei yang sudah dibelanjakan. Maka yang sudah direncanakan harus segera dieksekusi agar berpengaruh terhadap perekonomian di Kota Jogja dan kabupaten lain termasuk DIY. Kadri menyatakan sinergi perbankan jelas dilakukan dalam menerapkan transaksi keuangan daerah, salah satunya melalui sistem permbayaran nontunai agar lebih transparan dan akuntabilitas.

Kaitan dengan perbankan semua kita kerjasamakan dengan bank, salah satu bagaimana daerah menerapkan transaksi keuangan daerah. Hamper semua Pemda di DIY termasuk kota sudah mengarah ke sana, semua pengeluaran tidak tunai tetapi sudah nontunai bekerja sama dnegan perbankan.

“Kami punya program bersama BI, Bank BPD untuk mendigitalisasi transaksi keuangan daerah, sekitar 200 pedagang Pasar Prawirotaman semua sudah punya QUAT Bank BPD. Kalau belanja di Prawirotaman tidak harus tunai, tetapi bisa nontunai,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News