GUGUR GUNUNG EKONOMI DIY: Permudah Investasi dengan Review RTRW

Diskusi Panel yang diselenggarakan Harian Jogja bertajuk Gugur Gunung Percepatan Pemulihan Ekonomi Perekonomian DIY, Rabu (9/6 - 2021). / Harian Jogja - Sunartono.
10 Juni 2021 07:47 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, WONOSARI – Pemkab Gunungkidul berkomitmen untuk mengembangkan investasi guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi di Bumi Handayani. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto saat menjadi pembicara Talkshow Harian Jogja bekerjasama dengan BPD DIY, Badan Otorita Borobudur dan Harper Malioboro yang bertajuk Gugur Gunung Percepatan Pemulihan Ekonomi DIY, Rabu (9/6/2021).

Menurut dia, pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun dampaknya ikut dirasakan masyarakat secara luas.

Upaya percepatan pemulihan tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah. Namun demikian, peran dari investor juga sangat dibutuhkan agar pelaksanaan bisa berjalan dengan baik.

Heri mengungkapkan, Kabupaten Gunungkidul patu bersyukur karena memiliki potensi alam yang sangat melimpah. Sebagai contoh, garis pantai sepanjang 72 kilometer memiliki potensi wisata sebanyak di 103 titik. Meski demikian, potensi tersebut baru terkelola sebanyak 59 objek wisata.

Hal yang sama juga telihat dari potensi wisata susu gua. Hasil pendataan, di Gunungkidul terdapat 112 gua, namun yang dikelola untuk wisata baru di 12 lokasi. Adapun sisanya masih dibiarkan menjadi bagian kekayaan bentang alam di Bumi Handayani.

“Masih banyak lagi potensi wisata mulai dari sejarah, religi hingga pegununungan. Potensi ini harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Gunungkidul,” katanya, kemarin.

Menurut dia dalam pengembangan tidak bisa dilakukan sendiri. Pasalnya, peran dari investor sangat dibutuhkan dan pemkab sangat terbuka dalam memberikan ruang dalam berinvestasi.

Salah satu dukungan dalam pengembangan iklim investasi terlihat adanya review Perda No.6/2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Tujuan dari revisi untuk memberikan kemudahan serta penyusaian untuk iklim investasi sehingga tidak melanggar tata ruang yang dimiliki. “Harus dilakukan penyesuaian dan adanya optimalisasi dalam pemanfaatan tata ruang,” katanya.

Bentuk dukungan tidak hanya dalam proses review RTRW, namun pemkab jug memberikan kemudahan dalam pelayanan. Hal ini terlihat adanya Mal pelayanan Publik di kawasan Terminal Dhaksinarga Wonosari.

“Ini bisa dimanfaatkan para investor untuk mengurus izin. Untuk investasi, selain kecepatan juga dibutuhkan kenyamanan serta kemudahan dalam pengurusan dan kami hadirkan melalui mal pelayanan publik,” katanya.