Dompet Dhuafa Gulirkan Bestian Sama Yatim
Program muliakan anak yatim dengan BesTeam (Bestian Sama Yatim) digulirkan Dompet Dhuafa sebagai bagian rangkaian Tahun Baru Islam 1448 H.
Pemeriksaan kendaraan di pos penyekatan Prambanan, Jumat (14/5/2021)./Harian Jogja-Yosef Leon
Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan sejumlah ruas jalan masih disekat untuk membatasi mobilitas masyarakat selama perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sampai 2 Agustus mendatang.
“Penyekatan mungkin tetap kami lakukan karena itu satu-satunya cara untuk mengurangi mobilitas orang,” kata Sultan, Senin (26/7/2021).
BACA JUGA: Sultan Izinkan PKL Malioboro Berjualan: Saya Harap Masyarakat Bisa Cari Sesuap Nasi
Sultan mengatakan penyekatan sudah mengurangi mobilitas masyarakat, bahkan di perkampungan dari yang tadinya ada peningkatan kerumunan sampai 19% sudah menurun di angka 17%.
Sultan mengakui mengatakan kerumunan di perkotaan berkurang tetapi berpindah ke perdesaan. Masyarakat tetap keluar rumah meski dalam lingkup desa, namun saat ini sudah mulai berkurang.
“Di waktu malam relatif turun [mobilitasnya] jadi tidak keluar dari kelurahan. Tapi di kelurahannya masih nonggo,” kata Sultan.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY Noviar Rahmad mengatakan penurunan mobilitas warga di semua kabupaten kota sudah di atas 20%. Namun pihaknya masih menemukan adanya kerumunan di level perkampungan. Dia berharap masyarakat untuk bersabar dan mengurangi mobilitas jika tidak terlalu penting.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Program muliakan anak yatim dengan BesTeam (Bestian Sama Yatim) digulirkan Dompet Dhuafa sebagai bagian rangkaian Tahun Baru Islam 1448 H.
Desain Cahaya Pradipta karya Marcelo Diaz Octavianus menjadi juara Sayembara Pradesain Penanda Perbatasan DIY 2026.
Diet Viking ala Erling Haaland mengandalkan makanan utuh dan tinggi protein. Simak menu harian serta risiko kesehatannya.
Grab Indonesia juga membuktikan komitmen inklusivitasnya dengan merangkul ribuan mitra pengemudi disabilitas
DPR mengesahkan UU PFII. Simak poin penting mengenai otoritas khusus, insentif pajak, pengawasan, hingga target investasi Rp500 triliun.
KPK memeriksa delapan orang terkait OTT Bupati Lombok Barat, termasuk kepala daerah, Dirut Perseroda, pejabat PUPR, dan pihak swasta.