Pemda DIY Perlu Membuat Perencanaan yang Tepat Untuk Recovery UMKM

Harianjogja.com, JOGJA--DPRD DIY menyarankan kepada Pemda DIY untuk membuat perencanaan yang tepat dalam melakukan recovery terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi Covid-19. Sejumlah saran tersebut antara lain, pentingnya melakukan kajian dengan melibatkan berbagai pihak untuk membuat perumusan secara menyeluruh recovery tersebut.

Anggota Komisi B DPRD DIY RM Sinarbiyatnujanat mengatakan Dinas terkait harus melakukan kajian di lapangan untuk melakukan recovery UMKM terdampak pandemi. Harapannya dengan kajian bisa diketahui secara nyata kondisi UMKM saat ini, terutama saat diberilakukan PPKM Darurat hingga PPKM Level 4.

“Dengan dinas melakukan kajian, turun ke lapangan, komunikasi dengan UMKM secara langsung maupun asosiasi di DIY. Sehingga program dan kegiatan program recovery ini sesuai dengan kebutuhan UMKM dan tepat sasaran,” katanya, Senin (16/8/2021).

Ia mengatakan program recovery sebaiknya tidak hanya berdasarkan pandangan secara subjektif pemerintah daerah. Selain itu jangan sampai program yang dijalankan justru tidak sesuai dengan kebutuhan UMKM untuk recovery di lapangan. Dalam proses kajian tersebut pemerintah daerah dalam hal ini organisasi perangkat daerah terkait, tentu bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi yang dilibatkan dalam melakukan kajian termasuk berkaitan dengan sektor UMKM.

Kajian harus melibatkan berbagai stakeholder, baik UMKM, asosiasi dan perguruan tinggi. Semakin banyak partisipasi masyarakat, harapannya program yang direncanakan lebih baik dan memberikan manfaat bagi UMKM.

“Harapan kami program recovery itu jangan sampai sama dengan program reguler UMKM yang sudah berjalan. Perlu ada inovasi, penyesuaian dengan situasi dan kondisi UMKM kita saat ini,” ucapnya.

Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, melalui kajian tersebut juga diharapkan mendapatkan data baru terkait UMKM secara nyata setelah adanya pandemi hingga pemberlakuan PPKM. Kajian juga bisa menjadi data dan dasar yang kuat untuk mengambil dasar kebijakan. “Sehingga tidak menggunakan data lama lagi, tetapi data UMKM terbaru yang secara nyata didapatkan di lapangan,” katanya.

Ia menegaskan melalui kajian akan menghasilkan rekaman secara menyeluruh terkait kebutuhan UMKM. Karena kebutuhan setiap UMKM tentu berbeda, kemungkinan ada yang kesulitan membayar angsuran, tidak mampu membayar listrik. Hal ini tentu butuh kebijakan yang tidak semata-mata harus menutup hutang UMKM tersebut namun lebih diarahkan pada pemberian keringanan melalui koordinasi perbankan agar mendapatkan penundaan pembayaran.

“Mungkin ada yang kesulitan pemasaran, ini perlu klasifikasi per produk. Kalau bisa ditemukan marketnya, maka pemerintah mencarikan solusi kira-kira apa yang perlu dilakukan agar produk UMKM bisa terakses ke pasar. Kalau kajian pasti hasilnya lebih komprehensif. Nanti penanganan diklasifikasikan,” ujarnya.

Percepatan Recovery UMKM

Sinar juga meminta agar dilakukan percepatan recovery UMKM, mengingat penanganan di bidang kesehatan juga terus berjalan. Sektor ekonomi, dalam hal ini UMKM perlu untuk terus dipercepat penanganannya tanpa menunggu UMKM mati suri akibat pandemi. Pemerintah daerah harus hadir dan berperan dalam memberikan solusi bagi UMKM di DIY.

“Recovery ini bentuknya sangat bermacam nanti menyesuaikan hasil kajian, tidak selalu harus dengan hibah, banyak problem yang tidak harus diberikan dengan hibah. Seperti ketidakmampuan membayar listrik, ini kan bentuknya bisa kebijakan, bagaimana Pemda menjalin komunikasi dengan PLN. UMKM kan rakyat kecil tentu perlu juga diberikan keringanan membayar listrik,” ungkapnya.

DPRD DIY mendorong program Pemda DIY terkait penanggulan pandemi Covid-19, serta recovery ekonomi. Melalui berbagai pembahasan antara eksekutif dan legislatif tentu telah mencapai kesepakatan melakukan refokusing anggaran yang tidak diperlukan mendesak untuk dialihkan. Komisi B yang membidangi ekonomi, tak henti-hentinya melakukan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung.

“Karena tatap muka secara langsung tidak memungkinkan, tentunya fungsi pengawasan bisa dijalankan melalui komunikasi, koordinasi secara virtual dengan asosiasi UMKM, dari sini kami bisa mendapatkan bahan terkait situasi terkini yang mereka rasakan seperti apa dan kemudian kebutuhan hingga pemantauan peran pemerintah,” ujar Sinarbiyat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News