Tata Niaga yang Baik Menaikkan Daya Tawar Petani

Harianjogja,com, JOGJA—Aturan dan mekanisme tata niaga hasil pertanian dinilai masih abai terhadap kepentingan petani. Akibatnya, hasil panen komoditas pertanian kerap kali membuat petani merugi jika harga di pasaran anjlok karena berbagai sebab. Pengaturan mekanisme perdagangan yang optimal mesti dilakukan, agar tata kelola perniagaan dari hulu ke hilir sehat dan menguntungkan semua pihak.

"Selama ini kita bisa melihat bahwa tata niaga hasil pertanian itu masih liar dan dan dikendalikan oleh tengkulak besar, sehingga petani cenderung terpojokkan saat ada permainan harga. Memang perlu adanya aturan dan mekanisme agar tata kelolanya optimal, pedagang atau tengkulak tetap untung tapi petani jangan selalu jadi korban," kata anggota Komisi B DPRD DIY, Nurcholis Suharman, Kamis (14/10).

Anggota Fraksi Golkar DPRD DIY ini mengungkapkan dengan pengendalian dan pengaturan harga serta tata kelola niaga yang baik, daya tawar petani menjadi kian tinggi. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena sektor pertanian bisa jadi andalan untuk mengangkat gerak ekonomi lokal yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Dengan demikian, sektor ini bisa menjadi pemicu atau katalisator bangkitnya perekonomian daerah.

“Petani masih bisa ke sawah, panen atau produksi, tetapi itu dia masalahnya setelah panen harganya jadi tidak terkendali," ujar dia.

Menurut Nurcholis, hal tersebut bisa diantisipasi dengan pelatihan dan pembinaan kepada petani soal pentingnya mengolah produk pertanian pascapanen. Hal itu bisa jadi alternatif atau sumber pendapatan baru jika harga panen anjlok di pasaran.

Produk-produk pertanian pascapanen bisa diolah menjadi berbagai macam produk baru dengan nilai tambah yang cukup lumayan di pasaran. Hanya saja, pemanfaatan dan pengolahannya perlu dilakukan secara sederhana dengan melibatkan berbagai kampus yang fokus pada pengolahan hasil tani.

Di sisi lain, Nurcholis menyebut bahwa peningkatan kualitas produk pertanian harus maksimal jika ingin bersaing dengan daerah lain. Sebab, beberapa komoditas pertanian yang beredar dan dijual di wilayah DIY kemudian dicap dari daerah lain. Ia menjelaskan lebih rinci produk dari wilayah DIY yang dibawa keluar lalu diolah di wilayah lain kembali dijual di DIY. Sebut saja beras yang marak beredar dengan merek tertentu dari daerah lain, Nurcholis menyebut bahwa produk tersebut merupakan produk asli dari DIY.

Dengan peningkatan kualitas, Nurcholis mengatakan petani bisa mengintip peluang ekspor produk pertanian. Pembinaan soal ini juga perlu, karena di beberapa negara persyaratan produk ekspor sangat ketat dan mementingkan produk yang berkualitas tinggi. Beberapa negara seperti Korea, Amerika Serikat, dan Thailand misalnya yang mensyaratkan produk pertanian mesti organik mulai dari awal penanaman hingga panen. Sehingga pembinaan produk berorientasi ekspor perlu mulai disosialisasikan kepada petani. (ADV)