WFH Tak Harus 50 Persen, Pemda DIY Sesuaikan Kebutuhan OPD
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Ilustrasi bantuan
Harianjogja.com, JOGJA—Ribuan pekerja di DIY menerima Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp600.000. Bantuan ini dinilai hanya sebatas langkah jangka pendek dan perlu didukung dengan sasaran yang lebih luas serta program jangka panjang.
Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, Irsyad Ade Irawan, menjelaskan BSU adalah langkah jangka pendek dan belum menyentuh akar masalah ketimpangan sosial dan struktural di sektor tenaga kerja termasuk di DIY.
“Idealnya, kebijakan seperti BSU harus ditingkatkan nilainya atau disesuaikan dengan indeks biaya hidup daerah. Untuk DIY, berada dikisaran Rp3,5 juta. Angka 600.000 terlalu kecil jika dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli,” ujarnya, Jumat (12/7/2025).
BSU menurutnya juga perlu diperluas sasarannya ke pekerja informal, karena mayoritas pekerja Indonesia termasuk DIY berada di sektor informal. “Hal ini bisa diperbarui dengan pendataan partisipatif, mengembangkan sistem digitalisasi, dan integrasi dengan DTKS [Data Terpadu Kesejahteraan Sosial],” paparnya.
BACA JUGA: Kasus Leptospirosis di Jogja Tinggi, Dinkes Ambil Sampel Tikus di Rumah Pasien
Selain itu, BSU juga perlu dikaitkan dengan program jangka panjang seperti pelatihan kerja dan sebagainya yang lebih berkelanjutan. “Misalnya subsidi upskilling atau insentif bagi perusahaan yang mempertahankan pekerja,” ungkapnya.
Jika hanya mengandalkan BSU tanpa pembaruan sistem ketenagakerjaan, kebijakan ini menurutnya tidak memberikan solusi signifikan. “Harus ada pembaruan sistem ketenagakerjaan via revisi UU Tenaga Kerja dan perlindungan sosial yang lebih luas,” ujarnya.
Sepertio diketahui, BSU merupakan bantuan untuk seluruh pekerja yang memenuhi kriteria sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) No. 5/2025. Ada sejumlah ketentuan yang bisa membuat pekerja mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp300.000 per bulan, yang diberikan dua kali pada Juni-Juli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Imigrasi Manado menunda 24 keberangkatan PMI terindikasi TPPO hingga Juli 2026 sebagai upaya mencegah pekerja migran nonprosedural.
Rusia mengklaim menyerang pusat logistik dan fasilitas produksi drone Ukraina, sementara Iran memprotes serangan Ukraina di Laut Kaspia.
Pemkot Semarang menginstruksikan OPD dan warga siaga penuh menghadapi kemarau ekstrem 2026 untuk mencegah kebakaran dan gangguan kesehatan.
Distribusi Minyakita melalui BUMN mencapai 50,16%, namun harga rata-rata nasional masih berada di atas HET Rp15.700 per liter.
PDIP Kota Yogyakarta menanam 300 pohon, menggelar simulasi bencana, dan pelayanan kesehatan lansia saat pelantikan pengurus.