DPRD Bantul Minta KDMP Tak Sekadar Jadi Toko, Ini Alasannya
DPRD Bantul meminta KDMP mengembangkan produk unggulan sesuai potensi kalurahan agar tak sekadar menjadi toko dan mampu menggerakkan ekonomi warga.
Foto ilustrasi Waste to Energy. - Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul menyiapkan peta penanganan sampah yang berbeda untuk setiap kawasan di sisi utara, tengah, selatan, hingga wilayah perumahan. Strategi tersebut menjadi upaya baru dalam mewujudkan program Bantul Bersih Sampah 2025 atau Bantul Bersama.
Kepala DLH Bantul, Bambang Purwadi Nugroho menjelaskan, sistem pengelolaan sampah tidak bisa diseragamkan karena karakteristik setiap wilayah berbeda. “Di selatan misalnya, masyarakat masih punya lahan, jadi bisa pakai sistem jugangan atau komposter. Kalau tidak bisa, bisa pakai biopori atau losida. Intinya, sampah organik harus selesai di rumah,” ujarnya, Sabtu (18/10/2025).
Menurut Bambang, sekitar 60–70 persen sampah Bantul merupakan sampah organik, yang bisa diolah langsung di tingkat rumah tangga. “Kalau 100 ton per hari, yang 60–70 ton itu organik. Kalau itu selesai di rumah, beban TPST akan jauh berkurang,” katanya.
Namun, ia mengakui masih ada sekitar 25–30 persen atau sekitar 30 ton sampah per hari yang belum terolah. “Kami masih bergantung pada tempat pengelolaan sampah, padahal kalau tidak dipilah, kerja mesin jadi berat. Itu mengurangi umur teknis alat,” katanya.
Sejak TPA Piyungan berhenti menerima setoran sampah dari Bantul pada 2024 lalu, DLH fokus menangani sekitar 100 ton sampah per hari melalui berbagai skema pengolahan. Sebagian diserap bank sampah dan TPST, sebagian lagi masih belum tercatat karena kurangnya pelaporan dari pengelola jasa angkut.
“Ke depan kami akan dorong semua pengangkut dan masyarakat lapor supaya bisa dipetakan produksi dan berapa yang diolah. Karena peta pengelolaan ini jadi dasar kami ke depan,” kata Bambang.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebut kunci penyelesaian sampah bukan sekadar menambah fasilitas, tetapi juga mengubah budaya masyarakat.
“Kami sudah bangun TPST Modalan, Dingkikan, Tamanan, Potorono, dan ITF Bawuran. Ada yang dibakar pakai insinerator, ada yang jadi RDF, ada juga yang dijadikan pupuk organik. Namun semua itu percuma kalau budaya buang sampah sembarangan masih terjadi,” ujar Halim.
Menurutnya, perubahan perilaku menjadi fondasi utama menuju Bantul Bersih Sampah 2025. Pemerintah juga sudah menanamkan kebiasaan baru di kalangan ASN untuk mengolah sisa makanan di rumah menggunakan biopori atau komposter.
“Ini memang berat, karena menyangkut budaya. Namun kalau perilaku bersih sudah tumbuh, saya yakin persoalan sampah selesai, bahkan sebelum masuk ke TPST,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Bantul meminta KDMP mengembangkan produk unggulan sesuai potensi kalurahan agar tak sekadar menjadi toko dan mampu menggerakkan ekonomi warga.
Satlantas Polresta Jogja menyediakan layanan perpanjangan SIM November 2026 melalui Satpas, SIM Keliling, SIM Mami, Drive Thru, dan MPP.
FHI DIY menargetkan atlet lolos ke PON 2028 melalui pembinaan sejak dini, latihan rutin mandiri, dan peningkatan fasilitas latihan.
BPS mencatat 938,84 juta perjalanan wisatawan nusantara sepanjang Januari-September 2026, naik 4,10% dan tertinggi sejak 2019.
Bareskrim mengungkap korban TPPO bermodus rekrutmen tentara bayaran Rusia berasal dari kalangan sipil hingga mantan anggota TNI dan Polri.
Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menjabat Kapolda Jateng sejak Oktober 2026. Rekam jejaknya di BNN kini disorot setelah polemik penggeledahan ponpes.