Advertisement
KPK Minta Pemkot Jogja Perbaiki Sejumlah Hal Ini
Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti. - Ist/Diskominfo
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Melalui agenda Monitoring Centre for Prevention, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja untuk melakukan perbaikan kinerja di beberapa aspek. Kunjungan KPK ke Kompleks Balai Kota Jogja ini khususnya menjelang kinerja Pemkot Jogja pada triwulan terakhir atau menjelang penghujung tahun ini.
Menurut Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, kegiatan ini sebagai gambaran kinerja Pemkot Jogja dari sudut pandang KPK dan inspektorat. Dalam pertemuan ini, Pemkot Jogja didorong memperbaiki atau meningkatkan kinerjanya. "Jadi ini bagian dari kinerja kami yang selalu dilihat dan dipantau progresnya. Di bulan Oktober ini, masih ada yang perlu kami perbaiki bersama-sama," kata Haryadi usai pertemuan dengan KPK, Rabu (27/10/2021).
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Adapun beberapa aspek yang perlu perbaikan kinerja seperti optimalisasi pajak, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, serta pengawasan aset. Dalam optimalisasi pajak misalnya, Haryadi mengakui tidak bisa maksimal lantaran dampak pandemi Covid-19. Hal ini terutama di sektor jasa akomodasi pariwisata.
"Kami di masa pandemi ini harus dimaklumi ada penurunan yang cukup besar. Tapi, begitu ada kenaikan, ya laporkan, jangan sembunyi-sembunyi. Kami menarik pajak itu kan sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Haryadi.
Seiring dengan penurunan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ke level 2 dan kondisi pariwisata yang mulai bergeliat, ada potensi peningkatan kegiatan ekonomi pada sektor penyedia jasa seperti hotel atau restoran. Sehingga saat ada kenaikan pemasukan, maka harus juga memperhatikan pajanya.
BACA JUGA: Jokowi Tegaskan Pemerintah Buka Pintu Investasi untuk Semua Negara
"Uang dari para tamu itu kan sebagian titipan untuk warga masyarakat. Misalnya ada orang belanja habis Rp100.000, dari situ ada pajak yang harus disetorkan," kata Haryadi. "Jadi, jangan sepenuhnya dianggap sebagai income. Itu transaksinya baru Rp100.000, bagaimana kalau miliaran? Kan [pajaknya] bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pedagang Teras Malioboro 1 Dilibatkan pada Peringatan Bulan K3
Baznas Kota Jogja Maksimalkan Perolehan ZIS di Bulan Ramadan
Empat Hari, Peserta Pelatihan Menulis DPAD DIY Terbitkan Sebuah Buku
Operasi Progo 2023, Polisi Bantul Bagikan Helm Kepada Anak Cuma-Cuma
Advertisement
Rumah Sakit di Bantul Ini Setop Dulu Penggunaan Obat Praxion
Diminta Sultan Pindah ke Lokasi Baru, Pedagang Teras Malioboro 2: Belum Kami Pikirkan
Koperasi Pengemplang Pajak di Bantul Didenda Rp93,55 Miliar, Harta Miliaran Disita
Lebih dari 92.000 Warga Sleman Mengidap Kanker, Kuras 131 Miliar BPJS
DIY Rawan Bencana Alam, Safety Briefing Penting Diberikan di Setiap Objek Wisata
Advertisement
Bencana Longsor di Jogja Naik Berlipat dalam 5 Tahun, Ini Datanya
Penerimaan Pajak DIY Tahun Ini Ditarget Naik Rp13,5%, Kanwil DJP Tancap Gas
Begini Keseharian Sosok AS, Remaja Masjid yang Cabuli 20 Korban di Sleman
Sempat Oleng, Truk Terguling di Jalan Daendels
Talkshow Kebangsaan Peran Tionghoa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia Ceritakan Kepahlawanan
Advertisement
Remaja Masjid Cabuli 20 Anak, Bupati Sleman: Hukum Seberat-beratnya!
Berita Pilihan
Advertisement
Erdogan Umumkan Keadaan Darurat Selama Tiga Bulan untuk Cari Korban Gempa
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Top 7 News Harianjogja.com, Selasa 6 Februari 2023
- Prakiraan Cuaca DIY Selasa 7 Februari 2023, Siap-Siap Hujan!
- Jembatan Srandakan 3 Akan Menghubungkan JJLS di Selatan DIY
- Jembatan Srandakan III Ditarget Kelar 2024, Ini Usulan Nama dari Gubernur DIY
- BPS Rilis Ekonomi DIY Melesat, Sektor Pariwisata Jadi Pengungkit
Advertisement
Advertisement
