DPRD Gunungkidul Minta Proyek Infrastruktur 2026 Berkualitas dan Tepat Waktu
Komisi C DPRD Gunungkidul meminta proyek infrastruktur 2026 selesai tepat waktu dan berkualitas agar tak mengganggu penyerapan anggaran.
Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah tak ingin berdiam diri saat melihat pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) terpuruk akibat pandemi Covid-19. Dinas Koperasi UKM Gunungkidul menyebut sekitar 21.688 pelaku usaha yang mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp1,2 juta.
Sekretaris Dinas Koperiasi UKM Gunungidul, Sih Supriyana mengatakan bantuan untuk pelaku usaha yang terdampak Covid-19 pada 2020 ada sekitar 18.000 pelaku usaha. Sedangkan pada 2021 ada 3.688 pelaku usaha yang mendapatkan BPUM dari Pemerintah Pusat.
Ia menyebut proses pencairan dilakukan langsung melalui transfer bank. “Jadi memang kami hanya diberikan pemberitahuan terkait dengan pelaku usaha yang mendapatkan bantuan. Tetapi, untuk pencairan kami tidak mengetahuinya,” katanya, Rabu (29/12).
Bantuan bagi pelaku usaha yang terdampak Covid-19 tidak hanya berasal dari Pemerintah Pusat. Melainkan, ada juga bantuan dari Pemda DIY. Total ada 832 pemilik usaha yang tergabung dalam asosiasi, sentra usaha hingga forum komunikasi mendapatkan bantuan sebesar Rp1,2 juta.
Selain itu ada juga Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemda DIY untuk koperasi. Pada awalnya ada 135 koperasi yang mengajukan tetapi yang disetujui hanya ada 16 koperasi.
Total BKK yang diberikan sebesar Rp2,05 miliar. Adapun besaran yang diterima setiap koperasi bervariasi mulai Rp25 juta hingga Rp250 juta. Diharapkan bantuan ini digunakan untuk program kredit lunak bagi anggotanya, dengan ketentuan bunga yang dipatok tidak boleh melebihi 3% setiap tahunnya. “Ini sudah dicairkan,” katanya.
Disinggung mengenai jumlah UKM di Gunungkidul, Sih Supriyana mengatakan ada sekitar 23.000 unit. Usaha yang dilakukan bervariasi mulai dari olahan makanan, kerajinan tangan hingga usaha perdagangan.
Dia pun mengakui selama pandemi hampir semua UKM ikut terdampak karena hanya segelintir yang bisa berjalan dengan baik. Salah satunya, kegiatan usaha herbal di Kalurahan Wareng, Kapanewon Wonosari. “Yang lainnya mengeluh karena usaha tidak jalan. Contohnya ada perajin topeng yang harus alif pekerjaan karena usahanya tidak jalan karena terdampak pandemi,” ujarnya.
Meski demikian, pada saat sekarang sudah mulai berjalan. Dinas Koperasi UKM Gunungkidul pun berkomitmen memberikan pendampingan dan pelatihan. Selain itu, ada juga bantuan promosi melalui aplikasi resmi yang dimiliki Pemkab Gunungkidul maupun Pemda DIY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komisi C DPRD Gunungkidul meminta proyek infrastruktur 2026 selesai tepat waktu dan berkualitas agar tak mengganggu penyerapan anggaran.
Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari sekolah dasar hingga PTN dengan penerapan bertahap dan penyesuaian ruang fiskal.
DPR meminta Komisi XIII mendalami temuan Ombudsman soal fasilitas berstandar apartemen di Lapas Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
Kasus kebakaran di Bantul mencapai 326 kejadian hingga 21 September 2026. Karhutla melonjak dan menjadi pemicu utama kenaikan kasus.
Pemkab Gunungkidul mengalokasikan Rp967 juta untuk memperbaiki jalan depan Pasar Ngawen sekaligus membangun drainase agar tak mudah rusak.
KPK menggeledah Kanwil BPN Jawa Timur terkait kasus dugaan korupsi ATR/BPN yang bermula dari OTT pengurusan HGB PT Summarecon Agung.