Advertisement
29 Ribu Warga Bantul Terima BLT Rp900.000 dari Pusat
Foto ilustrasi warga menerima bansos beras 10 Kg/ Foto dibuat menggunakan Artificial Intelligence ChatGPT
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Menjelang akhir tahun, Pemerintah Kabupaten Bantul mulai menyesuaikan diri dengan sejumlah kebijakan bantuan sosial terbaru yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Bantul Hermawan Setiaji menjelaskan bahwa alur distribusi bantuan di Bantul sepenuhnya mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pusat.
Advertisement
“Asal datanya dari pusat, jadi sudah berjalan sejak tanggal 21 sampai 28 November,” terang Hermawan, Jumat (28/11/2025).
BACA JUGA
Penetapan tersebut membuat Bantul menerima kuota penerima yang cukup besar. Dari data pusat, sebanyak 29.935 warga ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan nominal Rp900.000 per orang. Selain itu, 87.280 warga masuk daftar penerima bantuan pangan berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak.
Di luar pendistribusian itu, Pemkab Bantul juga perlu mencermati dinamika kebijakan lanjutan yang tengah dirumuskan pemerintah di tingkat provinsi maupun pusat. Salah satunya menyangkut wacana DIY terkait penghentian bantuan bagi warga yang diduga terlibat judi online. Hermawan mengaku belum dapat memastikan dampaknya bagi Bantul.
“Kalau secara angka saya tidak tahu ya. Kemungkinan ada, karena itu dinilai secara nasional. Tapi kalau Bantul saya belum bisa matur,” ucapnya.
Ia menegaskan, apa pun arah kebijakan pemerintah pusat, daerah tetap memiliki tanggung jawab memastikan bantuan digunakan sebagaimana mestinya. Edukasi kepada para penerima juga terus ditekankan.
“Kalau imbauan, penerima BLT itu masyarakat yang dianggap penting untuk dibantu. Ya monggo dipakai, jangan dipakai yang aneh-aneh,” tegas Hermawan.
Ia menambahkan bahwa seluruh bantuan yang disalurkan pada periode ini merupakan program APBN, sehingga penetapan penerimanya dilakukan melalui sistem pusat.
“Kalau bantuan yang ini itu bantuan APBN, dari pusat. Oleh karena itu dari pusat menggunakan DTSEN. Jadi ya kita manut mana saja yang masuk,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemkab Bantul Siapkan Jembatan Darurat Lebih Besar di Wunut Imogiri
Sultan Minta Kemenag Kawal Penuh Embarkasi Yogyakarta
29 Ribu Warga Bantul Terima BLT Rp900.000 dari Pusat
Rencana Insinerator Sampah Batal, Pemkab Sleman Andalkan PSEL Piyungan
Advertisement
10.000 Bayi di Bantul Jadi Target Imunisasi Heksavalen
PHRI DIY Minta UMP Sektoral Tidak Berlaku pada 2026, Ini Alasannya
Dua Pasang Remaja Digerebek di Penginapan Kasihan Bantul
Kasus Korupsi Bohol Gunungkidul Siap Disidangkan Pekan Depan
Raperda Perfilman Jadi Sorotan DPRD DIY Tahun Depan
Advertisement
Penamaan Jembatan Kabanaran Dipersoalkan, Pemprov DIY Angkat Bicara
Dua Kalurahan di Gunungkidul Gagal Cairkan Rp222 Juta Dana Desa
81 Ribu Warga Kulonprogo Terima Bansos, 427 KPM Dinonaktifkan
Tiang Bangunan di TPI Baron Gunungkidul Rawan Ambruk
Aksi Hijau Sungai Code, JSGI Rangkul Warga Tanam Pohon Kepel
Advertisement
Puluhan Ribu Warga Gunungkidul Dapat Bantuan Beras dan Minyak
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement
