PKL Dipindah, Pemda DIY Sebut untuk Memuliakan Malioboro

Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Laksmi Pratiwi bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) DIY Srie Nurkyatsiwi serta Kepala Dinas Kebudayaan Kota Jogja Yetty Martanti dan Pemimpin Redaksi Harian Jogja Anton Wahyu Prihartono dalam diskusi virtual dengan tema Tahun Baru, Malioboro Semangat Baru dari Kantor Harian Jogja, Jl. AM. Sangaji, Jetis, Jogja, Rabu (5/1/2022). - Harian Jogja/Gigih M. Hanafi
05 Januari 2022 22:17 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY memastikan penataan Malioboro yang saat ini sedang berjalan sepenuhnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lebih memuliakan Malioboro. Pemerintah menyiapkan berbagai program melalui lintas sektor untuk relokasi pedagang kaki lima (PKL).

Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Lakshmi Pratiwi, menjelaskan tahapan penataan Malioboro saat ini masih terus berjalan mulai dari penataan parkir hingga bangunan fisik lain. Tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat sekaligus memuliakan Malioboro.

BACA JUGA: Mengenal Metaverse, Dunia Virtual yang Memperjualbelikan Alun-Alun Utara Jogja untuk Investasi

Penataan ini menjadi tanggung jawab banyak pihak karena Malioboro menjadi milik bersama, tidak hanya DIY tetapi juga secara nasional. Sehingga semua pihak mulai dari pemerintah, PKL hingga pemilik toko dan berbagai elemen masyarakat perlu terlibat di dalamnya.

"Muara besar dari penataan ini untuk memuliakan Malioboro, untuk kesejahteraan masyarakat. Kekuatan Malioboro mengarah pada berbagai hal sebenarnya dimiliki Malioboro," katanya dalam diskusi Panggung Harjo bertajuk Tahun Baru, Malioboro Semangat Baru, Rabu (5/1/2021).

Dian menambahkan sistem kurasi diberlakukan terkait dengan atraksi apa saja yang bakal ditampilkan di Malioboro. Namun, ia memberikan gambaran harus mengedepankan kearifan lokal seperti kebiasaan di Malioboro serta image, citra, dan memori kolektif di jantung kota Jogja itu. Sistem ini diharapkan dapat menguatkan bahwa ke depan Malioboro serta masyarakat yang di dalamnya harus naik kelas.

Ia menyatakan dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan dapat dilihat secara perlahan perubahan Malioboro. Perubahan ini jangan dilihat secara fisik saja, tetapi juga terkait dengan sosial dan ekonomi warga di kawasan tersebut. Untuk mencapai hal itu butuh komitmen semua pihak bahwa Malioboro adalah milik bersama sehingga harus saling menjaga untuk rasa aman dan nyaman. "Penataan itu, prinsip kami bukan masalah modern atau tidak, tidak sekadar harus cantik, karena yang cantik belum tentu indah, Malioboro tidak juga dikembalikan ke masa lalu atau mencontoh pola kota luar DIY atau luar negeri. Tetapi itu semua memang jadi referensi," ujarnya.

BACA JUGA: Survei UIN Jakarta: 39% Pelajar Percaya Pandemi Covid-19 Hukuman Tuhan

Pembicara lain, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi, menambahkan relokasi PKL adalah konsekuensi dari penataan. Dua lokasi telah disiapkan sebagai tempat baru yaitu di lahan eks Dinas Pariwisata DIY dan gedung eks Bioskop Indra. Pemerintah selalu hadir dalam rangka penataan ini, sehingga ikut memikirkan keberlangsungan bisnis para pelaku usaha di kawasan Malioboro.

Para PKL misalnya, diarahkan untuk melihat peluang usaha ke depan dengan melihat tren masyarakat yang tidak lepas dari digital. Sehingga tidak hanya mengandalkan kunjungan wisata saja, tetapi diarahkan agar tetap bisa berkembang dengan melihat tren pasar. "Kami akan mendampingi sampai ke arah situ, melihat pasar apakah masih seperti dulu, kalau masih atau berbeda harus dikemas seperti apa. Memaksimalkan medsos, pemasaran digital," katanya.

Selain itu, lanjut Siwi, mendampingi pelaku usaha agar memahami etika bisnis, dengan harapan ke depan tidak ada lagi kasus nuthuk harga di Malioboro. Pemahaman ini penting untuk keberlangsung Malioboro, sehingga wisatawan tidak hanya sekadar meninggalkan sampah tetapi juga membelanjakan uangnya untuk para pedagang.

"Kalau pulang dari Jogja apa yang bisa dibawa dari Malioboro, kami akan sesuaikan, cara menyajikan, ini hospitality dari para pelaku usaha harus diperhatikan," ujarnya.

BACA JUGA: DIY Izinkan Kampus Gelar Kuliah Tatap Muka 100 Persen

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Jogja, Yetty Martanti, yang hadir dalam diskusi itu menyatakan penataan Malioboro ini menjawab konsepsi keseimbangan antara fisik dan nonfisik serta sosial dan ekonomi. Sehingga masyarakat perlu dipahamkan bahwa Malioboro tidak hanya menyimpan sisik fisik yang menarik, tetapi juga banyak nilai penting kehidupan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu story telling melalui narasi yang menarik akan disiapkan sebagai upaya pemahaman nilai Malioboro kepada generasi muda.

"Jangan sampai ada sesuau hal terutama anak muda, mengenal Malioboro jauh dari nilai budaya, dengan story telling dan narasi bagus, ini akan lebih menguatkan karakter, budaya lebih kuat bisa tersampaikan ke anak muda. Kekuatan budaya akan jadi daya tarik wisata," katanya.