Tolak Regrouping SDN Tepus 2, Warga Datangi DPRD Gunungkidul

David Kurniawan

Selasa, 10 Mei 2022 - 18:07 WIB

Arief Junianto

Tolak Regrouping SDN Tepus 2, Warga Datangi DPRD Gunungkidul

Warga Kalurahan Tepus saat beraudiensi dengan Komisi D DPRD Gunungkidul dan Dinas Pendidikan Gunungkidul di ruang rapat paripurna DPRD di Bangsal Sewokoprojo. Selasa (10/5/2022). - Harian Jogja/David Kurniawan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Sedikitnya 50 warga dari Kalurahan Tepus mendatangi Komisi D DPRD meminta agar SD Negeri Tepus 2 yang terdampak Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dibangun kembali.

Permintaan untuk membangun karena warga menolak dilakukan regrouping karena jarak dengan sekolah terdekat cukup jauh.

Perwakilan dari warga Tepus, Suyono mengatakan, baik komite, wali murid dan masyarakat menolak wacana regrouping yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Gunungkidul. Menurut dia, penggabungan bukan menjadi solusi karena menyangkut akses pendidikan ke masyarakat.

“Kami sudah dengar wacana ini dan suratnya juga ada. Intinya SD Negeri Tepus 2 akan digabung dengan sekolah lain,” kata Suyono, Selasa (10/5/2022).

Menurut dia, ada beberapa faktor yang mendasari penolakan. Salah satunya, jarak menjadi kendala karena kalau digabung maka para siswa harus berjalan sekitar 3 kilometer untuk mencapai sekolah terdekat.

“Tidak semua orang tua memiliki kendaraan untuk mengantar ke sekolah. Jadi, berdasarkan pertimbangan bersama kami menolak penggabungan,” katanya.

Selain itu, alasan menolak karena merasa tidak diperlakukan sama. Suyono mengungkapkan, apabila alasan penggabungan karena jumlah siswa kurang dari 60 anak, maka di Kapanewon Tepus ada tiga SD yang jumlahnya juga kurang dari syarat tersebut.

“SD Sumberwungu, Puleireng dan Banjarsari muridnya juga kurang dari 60 anak, tetapi kenapa hanya SD Negeri Tepus 2 yang digabung,” katanya.

Ditambahkan dia, permasalahan di SD Negeri Tepus 2 muncul saat gedung sekolah terdampak pembangunan JJLS. Bangunan sekolah sudah dibongkar untuk pembangunan jalan, sedangkan uang ganti rugi sebesar Rp1,9 miliar juga sudah masuk ke kas daerah.

Meski demikian, sambung dia, hingga sekarang sekolah baru tidak juga kunjung dibangun.

“Anak-anak terpaksa belajar di balai dusun sejak tahun lalu. Sebenarnya, kalurahan sudah menyediakan lokasi untuk pengganti, tapi dari dinas menginginkan adanya penggabungan sekolah sehingga SD Negeri Tepus 2 tidak dibangun,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News