Saatnya Perempuan DIY Berperan Aktif dalam Proses Demokrasi

Harianjogja.com, SLEMAN--Perempuan wajib aktif terlibat dalam kancah perpolitikan baik pusat maupun daerah. Dengan partisipasi ini, maka kebijakan atau isu-isu yang diangkat dalam ranah legislatif maupun eksekutif juga memiliki perspektif perempuan. Sehingga potensi diskrimasi atau kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki bisa semakin pudar. 

Hal ini disampaikan oleh Kepala Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) DIY, Yuni Satya Rahayu dalam diskusi Partisipasi Kelompok Perempuan dalam Kehidupan Berdemokrasi yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY di Front One Resort Jogja, Depok, Sleman, Rabu (11/5/2022). 

BACA JUGA: 30 Pelaku IKM Kain Gelar Pameran di Galeria Mall

Saat ini, kata dia, sudah ada peraturan yang menyatakan proporsi perempuan setidaknya 30 persen dari kepengurusan partai politik (parpol) atau calon legislatif yang diajukan oleh parpol. "Meski pada hasilnya, tidak semua legislator perempuan di DIY memenuhi porsi 30 persen itu, karena belum tentu yang perempuan milih perempuan," kata Yuni. 

Dari data KPU DIY, proporsi perempuan di DPRD DIY baru 25%. Sementara di DPRD Kota Jogja 12,5%, Sleman 24%, Bantul 8,8%, dan Kulonprogo 20%. DPRD yang sudah lebih dari 30% baru Gunungkidul sebesar 32%. 

Sementara secara proporsi penduduk di DIY, perempuan lebih banyak satu persen atau sekitar 32.000 orang dibanding laki-laki. Yuni mendorong perempuan untuk ambil bagian dalam politik.

"Anggapan politik kotor tergantung pemaknaan masing-masing orang. Justru perempuan perlu merebut porsi di perpolitikan dengan saling memberdayakan dan menjaga solidaritas, sehingga bisa terlepas dari politik kotor," katanya.

BACA JUGA: Bukan Daur Ulang, Ini Teknologi yang Akan Dipakai TPST Piyungan 

Kepala Badan Kesbangpol Sleman, Hery Sutopo mengatakan, keterlibatan perempuan dalam politik bisa mengubah agenda kebijakan dan prioritas isu ke arah kepentingan sosial kemasyarakatan. Berpotensi juga menggeser isu utama saat ini ke isu yang tidak diperhatikan namun penting. 

Meski memang masih ada kendala bagi perempuan dalam partisipasi politik. Termasuk budaya patriarki, dimarginalkan, sampai beban ganda dalam kehidupan sehari-hari. "Namun kabar baiknya semakin ke sini, ruang bagi perempuan semakin besar," kata Hery. 

Sehingga saat ini perlu memperkuat sektor-sektor seperti pengembangan kapasitas perempuan, jaringan, pelatihan, sampai kerja sama dengan media. "Sebagai contoh, di Sleman, perempuan sudah banyak mengisi posisi strategis. Mulai dari bupati, kepala dinas, sampai asisten sekretaris daerah," katanya. 

Narasumber lain yaitu Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi dan Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono mendorong dan membuka ruang bagi perempuan menjadi bagian dari pelaksana demokrasi, baik dari tingkat provinsi sampai kampung. 

Mewakili Kepala Badan Kesbangpol DIY, Analis Politik Dalam Negeri Kesbangpol DIY, Suswihadi, mengatakan, diskusi ini merupakan bagian dari pengembangan kapasitas perempuan di DIY. Peserta sebanyak 50 orang berasal dari kelompok lintas iman seperti Islam, Kristen, Katolik, sampai Hindu. Adapula peserta dari perwakilan partai politik, Wanita Taman Siswa, Perwira, dan lainnya. 

Acara ini menjadi semakin penting terutama menjelang pesta demokrasi yang berlangsung 2024. "Harapan kami, ke depan tidak hanya persentase 30 persen yang terpenuhi di perpolitikan, namun juga kualitasnya bagus," katanya. 

Acara diskusi ini merupakan yang kedua dari lima agenda yang berlangsung di seluruh kota dan kabupaten di DIY. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.