DPRD Bantul Dorong Sosialisasi Perda Larangan Jual Daging Anjing
DPRD Bantul meminta Perda larangan penjualan daging anjing di DIY disosialisasikan secara masif sebelum diterapkan di seluruh kabupaten dan kota.
Foto ilustrasi dapur MBG yang dikelola SPPG, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, BANTUL–Keinginan kuat untuk berkontribusi dalam penguatan gizi nasional muncul dari para petani perempuan di Bumi Projotamansari. Kelompok Wanita Tani (KWT) Kabupaten Bantul berharap dapat dilibatkan secara aktif sebagai pemasok bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mendongkrak ekonomi lokal.
Ketua KWT Kabupaten Bantul, Supriyati, mengungkapkan bahwa sejak fase uji coba dimulai pada Agustus 2025, pihaknya belum mendapatkan kesempatan kerja sama maupun komunikasi formal dari pihak penyelenggara.
Padahal, KWT memiliki ketersediaan komoditas pangan berkualitas unggul, terutama beras segar hasil panen petani setempat yang langsung diproses melalui penggilingan tanpa melalui masa penyimpanan lama di gudang.
“Kami sama sekali belum pernah diminta untuk menyiapkan bahan pangan yang nantinya akan dibeli oleh SPPG. Komunikasi saja tidak ada, apalagi akan dibeli bahan pangan dari KWT,” keluh Supriyati saat dihubungi pada Selasa (3/3/2026).
Ia menegaskan bahwa produk yang mereka tawarkan, seperti beras baru, memiliki keunggulan tekstur dan nutrisi dibandingkan stok lama yang sering beredar di pasar skala besar.
Selain bahan pokok, para srikandi tani ini juga memproduksi aneka camilan kering mulai dari roti, emping melinjo, hingga ceriping tela dan jagung yang sangat relevan dengan kebutuhan menu saat Ramadan.
Supriyati menyayangkan produk olahan tersebut belum dilirik oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), padahal mekanisme pembagian menu selama bulan puasa biasanya dialihkan ke bentuk paket makanan kering bagi para siswa.
Menariknya, produk-produk KWT Bantul justru telah sukses menembus jaringan ritel nasional dan supermarket lokal yang memberikan dampak ekonomi nyata bagi anggota kelompok.
Kondisi ini menunjukkan bahwa standar kualitas produk lokal sebenarnya telah memenuhi kriteria pasar modern, meskipun Supriyati menduga faktor stabilitas pasokan dan persaingan harga dengan distributor besar menjadi ganjalan utama dalam memasuki rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini.
Faktor efisiensi harga memang sering kali membuat pengelola dapur umum cenderung memilih pemasok skala besar yang mampu memberikan penawaran lebih murah.
Namun, keterlibatan KWT dalam penyediaan bahan baku Program MBG dinilai akan menjadi langkah strategis pemerintah dalam memberdayakan potensi pertanian daerah sekaligus memastikan distribusi manfaat ekonomi program ini menyentuh lapisan masyarakat paling bawah di pedesaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Bantul meminta Perda larangan penjualan daging anjing di DIY disosialisasikan secara masif sebelum diterapkan di seluruh kabupaten dan kota.
Bapanas memperketat pengawasan 40 merek beras fortifikasi di ritel modern. Lebih dari 100 sampel diuji dan izin edar bisa dicabut jika melanggar.
Penahanan Ngadiman, Lurah Garongan nonaktif, ditangguhkan karena alasan kesehatan. Polisi mempercepat pemberkasan untuk dilimpahkan ke Kejari Kulonprogo.
KSPN menyiapkan aksi buruh di DPR dan Istana pada akhir Agustus atau September 2026 dengan membawa lima tuntutan UU Ketenagakerjaan baru.
Presiden Prabowo dijadwalkan membuka Muktamar ke-35 NU di Jombang pada 27 Agustus 2026. Kehadirannya diperkirakan memicu peningkatan mobilitas warga.
Pemerintah memastikan keamanan nasional jelang HUT ke-81 RI terkendali dan mengimbau masyarakat bijak menerima informasi di media sosial.