Partai Ummat Berambisi Raih 300.000 Suara di DIY

Harianjogja.com, JOGJA--DPW Partai Ummat DIY mengklaim telah mendapatkan banyak dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Mereka optimistis dengan perolehan sekitar 300.000 suara dalam Pemilu 2024 mendatang.

Ketua DPW Partai Ummat DIY Dwi Kuswantoro menyatakan sedikitnya 5.000 warga DIY telah memiliki kartu tanda anggota Partai Ummat. Persyaratan untuk verifikasi faktual pun telah siap yang rencananya akan dimulai pada 1 Agustus 2022 oleh KPU. Ia mengklaim seiring makin dekatnya tahapan Pemilu 2024, partainya mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat termasuk sejumlah organisasi kemasyarakatan.

"Banyak ormas yang memberikan dukungan moral dan material ke kami, sehingga simpatisan kami terus bertambah," katanya di sela-sela Rapat Koordinasi di Kantor DPW Partai Ummat, Minggu (5/6/2022).

Ia mengatakan dengan banyaknya simpatisan tersebut partainya yakin bakal mendapatkan banyak suara setidaknya 300.000 suara untuk seluruh DIY dalam Pemilu 2024 mendatang. Dwi menargetkan semua daerah pemilihan di DIY dapat diisi oleh kader Partai Ummat.

BACA JUGA: Haryadi Ditangkap KPK, Warga Cukur Gundul di Balai Kota Jogja

"Sangat optimistis bisa mendapatkan 300.000 suara dan itu terisi semua dapil. DIY kan jumlah pemilih sekitar 2,5 juta. Kami bertekad untuk semua DPRD di kabupaten dan kota ada Fraksi Ummat," kata mantan Ketua Majelis Pemberdayaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY ini.

Wakil Ketua DPP Nazaruddin mengatakan Partai Ummat DIY lebih maju selangkah dibandingkan DPW lainnya di Indonesia. Bahkan saat ini sudah mulai melakukan koordinasi pemenangan. Secara nasional, kata dia, sedang dipersiapkan untuk persiapan verifikasi

Akan tetapi mantan Ketua DPW PAN DIY ini tidak menampik masih ada beberapa daerah yang masih dalam proses pembentukan kepengurusan. Mulai dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis suatu wilayah.

"Seperti Kepulauan Riau untuk untuk melakukan koordinasi tatap muka antar kecamatan saja harus pakai perahu. Tetapi kami targetkan syarat untuk verifikasi faktual ini selesai sebelum Agustus. Yang sudah selesai [siap diverifikasi] itu yang mengejutkan salah satunya Papua Barat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News