Demokrat Jogja Ajak Masyarakat Lupakan Isu Penundaan Pemilu

Harianjogja.com, JOGJA--Partai Demokrat Kota Jogja merespons isu penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan oleh sejumlah elite politik.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jogja Rini Hapsari menyatakan gagasan terkait penundaan Pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden yang disampaikan sejumlah elite tak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Ia berharap masyarakat tidak terbuai dengan isu tersebut dan harus dilupakan agar tetap kembali pada konstitusi.

"Wacana ini jelas tak sejalan dengan konstitusi, baiknya tinggalkan wacana itu dan fokus pada kebangkitan ekonomi ditengah pandemi. Agar masyarakat tidak terkuras energinya untuk memikirkan hal yang tidak penting," terangnya, Jumat (18/3/2022).

Ia berharap para elit politik mengajarkan tentang taat konstitusi kepada masyarakat. Mengingat tidak asa alasan mendesak terkait penundaan Pemilu. Akibatnya masyarakat berpikiran negatif bahwa penundaan Pemilu hanya untuk memperpanjang kekuasaan.

Baca juga: Luhut Mengklaim Jutaan Pemilih Partai Pemerintah Dukung Pemilu Ditunda

"Dalam UUD pasal 7 sudah tegas bahwa presiden hanya menjabat maksimal dua kali periode. Dua kali lima tahun artinya 10 tahun. Walau pun ada celah adanya penundaan pemilu namun itu dilimitasi seperti karena soal kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam maupun tidak ada anggaran," ujarnya.

Ia justru khawatir jika kemudian konstitusi dengan mudah diganti tanpa alasan yang jelas akan menjadi sorotan global hingga ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. "Maka sudah seharusnya kita lupakan isu penundaan pemilu ini," katanya.