Advertisement
Aktivis Jogja: Ada Ratusan Izin Hotel yang Dikeluarkan Haryadi Saat Menjabat
Ilustrasi Perizinan./IST - Bisnis.com
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Organisasi masyarakat sipil di Jogja menyebut ada ratusan izin hotel yang terbit di masa kepemimpinan Wali Kota Haryadi Suyuti. Eks wali kota dua periode itu kini mendekam di rutan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap perizinan Apartemen Royal Kedhaton Malioboro.
Terkait kasus yang membelit Haryadi, masyarakat sipil di Jogja meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap ratusan izin hotel yang dikeluarkan semasa Haryadi Suyuti (HS) menjabat sebagai kepala daerah.
Advertisement
Pemeriksaan itu untuk membuktikan apakah terdapat aturan yang dilanggar maupun gratifikasi seperti pada kasus apartemen Royal Kedhaton.
Aktivis Warga Berdaya, Dodok Putra Bangsa menyebut, sedikitnya ada sekitar 104-106 izin pembangunan hotel yang dikeluarkan semasa Haryadi Suyuti menjabat sebagai Wali Kota Jogja.
Izin itu dikeluarkan sampai pada Desember 2013. Sebab, sambung dia sejak 2014 sampai 2017 Jogja memberlakukan penyetopan sementara (moratorium) pembangunan hotel.
"KPK harus meninjau ulang ratusan izin hotel itu dengan ditangkapnya HS. Ini adalah awal, pecah telur kasus suap di Jogja ini, sehingga sejak 2012 sampai 2022 masa jabatan HS itu harus ditelusuri lagi izin hotel yang dikeluarkan," ungkapnya dalam jumpa pers korban kebijakan Haryadi Suyuti, Kamis (9/6/2022) di LBH Jogja.
Menurut Dodok, dugaan izin hotel yang dikeluarkan itu bermasalah bukan tanpa alasan. 2014 lalu ia pernah memprotes berdirinya sebuah hotel di Kampung Miliran Umbulharjo yang berdampak pada kekeringan sumber air di wilayahnya. Setelah diperiksa, ternyata hotel tersebut belum mengantongi izin pemanfaatan air tanah sumur, namun sudah beroperasi.
"Itu kemudian hanya ditutup sementara, kemudian hotel menggunakan air PDAM. Pertanyaannya PDAM pakai air dari mana? Juga air tanah kan. Makanya hanya memindahkan masalah yang semula dari Miliran kemudian harus ditanggung seluruh Jogja," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
JCW Minta Polisi Tidak Khawatir soal Mural Seniman Jalanan Jogja
Wabup Bantul Dorong Kelola Sampah Mandiri Berbasis Perumahan
Bupati Sleman Minta Disdukcapil Kelola Data dengan Valid
Polda DIY: Pelemparan Molotov ke Pos Polisi Diduga untuk Provokasi
Advertisement
Mahasiswa Amikom Jogja Gelar Doa Bersama untuk Rheza
5 Pos Polisi Diserang Orang Tak Dikenal, Ini Penjelasan Polda DIY
Komunitas Trash Hero Jogja, Ajak Warga Sadar Kelola Sampah
Mahfud MD Soroti Pelemparan Bom Molotov Sejumlah Pos Polisi di DIY
Viral Perempuan Gendong Balita Berniat Mengakhiri Hidup di Flyover Janti
Advertisement
Warga Koroulon Lor Berkomitmen Wujudkan Kampung Proklim Berkelanjutan
Pemuda Lintas Iman DIY Serukan Perdamaian
Deflasi Jogja Lebih Dalam Daripada Jateng, Ini Penyebabnya
Tak Hanya di Jogja, Sejumlah Pos Polisi di Sleman Dibakar dan Dirusak
Pos Polisi Pingit Dilempar Bom Molotov, Polresta Jogja Masih Lakukan Penyelidikan
Advertisement
Pemkot Jogja Memanfaatkan Lahan Kosong untuk Kembangkan Pertanian Terpadu
Berita Pilihan
Advertisement
Prabowo dan Gibran Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Istiqlal
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pastikan Bantul Aman, TNI-Polri Kembali Gelar Patroli Gabungan
- Arsip Keluarga Perlu Dikelola untuk Menunjang Kehidupan
- Pameran Pertanahan Jadi Ruang Edukasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
- Jadwal KA Prameks Hari Ini, 4 September 2025, dari Stasiun Kutoarjo Purworejo
- Jadwal Bus DAMRI ke Bandara YIA (Jogja-Purworejo-Kebumen), Hari Ini
Advertisement
Advertisement
