Advertisement
Aktivis Jogja: Ada Ratusan Izin Hotel yang Dikeluarkan Haryadi Saat Menjabat
Ilustrasi Perizinan./IST - Bisnis.com
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Organisasi masyarakat sipil di Jogja menyebut ada ratusan izin hotel yang terbit di masa kepemimpinan Wali Kota Haryadi Suyuti. Eks wali kota dua periode itu kini mendekam di rutan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap perizinan Apartemen Royal Kedhaton Malioboro.
Terkait kasus yang membelit Haryadi, masyarakat sipil di Jogja meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap ratusan izin hotel yang dikeluarkan semasa Haryadi Suyuti (HS) menjabat sebagai kepala daerah.
Advertisement
Pemeriksaan itu untuk membuktikan apakah terdapat aturan yang dilanggar maupun gratifikasi seperti pada kasus apartemen Royal Kedhaton.
Aktivis Warga Berdaya, Dodok Putra Bangsa menyebut, sedikitnya ada sekitar 104-106 izin pembangunan hotel yang dikeluarkan semasa Haryadi Suyuti menjabat sebagai Wali Kota Jogja.
Izin itu dikeluarkan sampai pada Desember 2013. Sebab, sambung dia sejak 2014 sampai 2017 Jogja memberlakukan penyetopan sementara (moratorium) pembangunan hotel.
"KPK harus meninjau ulang ratusan izin hotel itu dengan ditangkapnya HS. Ini adalah awal, pecah telur kasus suap di Jogja ini, sehingga sejak 2012 sampai 2022 masa jabatan HS itu harus ditelusuri lagi izin hotel yang dikeluarkan," ungkapnya dalam jumpa pers korban kebijakan Haryadi Suyuti, Kamis (9/6/2022) di LBH Jogja.
Menurut Dodok, dugaan izin hotel yang dikeluarkan itu bermasalah bukan tanpa alasan. 2014 lalu ia pernah memprotes berdirinya sebuah hotel di Kampung Miliran Umbulharjo yang berdampak pada kekeringan sumber air di wilayahnya. Setelah diperiksa, ternyata hotel tersebut belum mengantongi izin pemanfaatan air tanah sumur, namun sudah beroperasi.
"Itu kemudian hanya ditutup sementara, kemudian hotel menggunakan air PDAM. Pertanyaannya PDAM pakai air dari mana? Juga air tanah kan. Makanya hanya memindahkan masalah yang semula dari Miliran kemudian harus ditanggung seluruh Jogja," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Talkshow DPRD DIY: Pegawai Pemda DIY Itu Abdi Dalem, Tuannya adalah Masyarakat
Jadwal Bus Damri Rute Jogja Semarang Hari Ini, Rabu 21 Mei 2025
Calon Jemaah Haji Asal Sleman Mulai Diberangkatkan, Termuda Usai 19 Tahun dari Caturtunggal
Perusak Makam di Bantul dan Jogja Ditangkap, Polisi Sebut Ada Dugaan Pelaku Gangguan Jiwa
Advertisement
Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Rabu 21 Mei 2025, Berangkat dari Stasiun Rugi dan Lempuyangan
Jadwal KA Prameks Jogja Kutoarjo dan Kutoarjo Jogja Hari Ini, Rabu 21 Mei 2025
Jadwal Layanan Perpanjangan SIM di Kulonprogo Hari Ini, Berikut Syaratnya
Jadwal KRL Solo Jogja Keberangkatan dari Stasiun Palur hingga Purwosari, Rabu 21 Mei 2025
Jadwal Layanan SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini, Rabu 21 Mei 2025
Advertisement
Jadwal Terbaru KA Bandara YIA Xpress Hari Ini, Rabu 21 Mei 2025
Mutasi Jabatan, Sejumlah Pejabat Strategis di Polres Bantul Diganti
HUT Harian Jogja, Tujuh Belas Makin Nge-Gas
Bank Sampah Drupadi Kota Jogja Musnahkan Residu dengan Insenerator
TBY Memfasilitasi Karya Pelaku Seni Melalui Ruang Pojok Kreatif
Advertisement
Pro Kontra Vaksin TBC Bill Gates Mulai Diuji Klinis, Begini Kata Ahli Epidemiologi UGM
Berita Pilihan
Advertisement
Menteri BUMN Erick Thohir Pembentukan Holding Investasi Danantara Tuntas Pekan Ini
Advertisement
Berikut Sejumlah Destinasi Wisata Berbasis Pedesaan di Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Top Ten News Harianjogja.com, Selasa 20 Mei 2025, Korban PHK Bertambah, Demo Driver Ojol, Pelaku Perusakan Makam
- Pemkab Sleman Bikin Sistem Pelaporan Baru Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal
- Wamenkop Ungkap Jumlah Kopdes Merah Putih Capai 35 Persen dari Target 80 Ribu
- Pemerintah Wacanakan Zero Kendaraan Odol, Ini Kata Dishub Kulonprogo
- DPAD DIY dan DPRD DIY Gelar Sosialisasi Kearsipan untuk Masyarakat Jogja
Advertisement
Advertisement
