Advertisement
Aktivis Jogja: Ada Ratusan Izin Hotel yang Dikeluarkan Haryadi Saat Menjabat
Ilustrasi Perizinan./IST - Bisnis.com
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Organisasi masyarakat sipil di Jogja menyebut ada ratusan izin hotel yang terbit di masa kepemimpinan Wali Kota Haryadi Suyuti. Eks wali kota dua periode itu kini mendekam di rutan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap perizinan Apartemen Royal Kedhaton Malioboro.
Terkait kasus yang membelit Haryadi, masyarakat sipil di Jogja meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap ratusan izin hotel yang dikeluarkan semasa Haryadi Suyuti (HS) menjabat sebagai kepala daerah.
Advertisement
Pemeriksaan itu untuk membuktikan apakah terdapat aturan yang dilanggar maupun gratifikasi seperti pada kasus apartemen Royal Kedhaton.
Aktivis Warga Berdaya, Dodok Putra Bangsa menyebut, sedikitnya ada sekitar 104-106 izin pembangunan hotel yang dikeluarkan semasa Haryadi Suyuti menjabat sebagai Wali Kota Jogja.
Izin itu dikeluarkan sampai pada Desember 2013. Sebab, sambung dia sejak 2014 sampai 2017 Jogja memberlakukan penyetopan sementara (moratorium) pembangunan hotel.
"KPK harus meninjau ulang ratusan izin hotel itu dengan ditangkapnya HS. Ini adalah awal, pecah telur kasus suap di Jogja ini, sehingga sejak 2012 sampai 2022 masa jabatan HS itu harus ditelusuri lagi izin hotel yang dikeluarkan," ungkapnya dalam jumpa pers korban kebijakan Haryadi Suyuti, Kamis (9/6/2022) di LBH Jogja.
Menurut Dodok, dugaan izin hotel yang dikeluarkan itu bermasalah bukan tanpa alasan. 2014 lalu ia pernah memprotes berdirinya sebuah hotel di Kampung Miliran Umbulharjo yang berdampak pada kekeringan sumber air di wilayahnya. Setelah diperiksa, ternyata hotel tersebut belum mengantongi izin pemanfaatan air tanah sumur, namun sudah beroperasi.
"Itu kemudian hanya ditutup sementara, kemudian hotel menggunakan air PDAM. Pertanyaannya PDAM pakai air dari mana? Juga air tanah kan. Makanya hanya memindahkan masalah yang semula dari Miliran kemudian harus ditanggung seluruh Jogja," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Belum Ada Koperasi Desa Merah Putih di Gunungkidul Ajukan Pinjaman ke Bank
Wabup Sleman Tuntut Keterlibatan Setiap OPD Turunkan Angka Kemiskinan
Catat Rangkaian Kegiatan Menarik Selama HUT ke-74 Pemkab Kulonprogo
Pemkot Jogja Tingkatkan Kesehatan Masyarakat melalui Perbaikan RTLH
Advertisement
Sampah dari Jogja Dibuang ke TPST Piyungan, Sultan: Sampai Akhir 2025
Kuota Sampah Kota Jogja di TPA Piyungan Tersisa 2.400 Ton
Nelayan Kulonprogo Jarang Melaut karena Angin dan Ombak Tinggi
Sri Sultan HB X: Kita Harus Lebih Peka Terhadap Kondisi Masyarakat
PGRI Sleman Berharap Ada Bimtek Digitalisasi Pendidikan
Advertisement
Mayat Pria Ditemukan Mengambang di Sungai Oya Imogiri Bantul
Pemkab Bantul Percepat Pembukaan Gerai Kopdes Merah Putih
Jumlah KK Miskin di Sleman Mengalami Tren Penurunan
Ini yang Dilakukan Pemkot Jogja Agar Bansos Tepat Sasaran
Bupati Bantul Wajibkan ASN Jadi Anggota Kopdes Merah Putih
Advertisement
SMA-SMK di Gunungkidul Siap Gelar Ujian TKA di Awal November
Berita Pilihan
Advertisement
Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah Antisipasi Kenaikan Harga Pokok
- Terbaru! Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 17 September 2025
- Jadwal Bus Malioboro ke Pantai Baron Rabu 17 September 2025
- Jadwal Terbaru! KRL Solo-Jogja Hari Ini Rabu 17 September 2025
- Jadwal DAMRI Rabu 17 September 2025: Bandara YIA ke Jogja
Advertisement
Advertisement
