Dua Partai Politik di Bantul Belum Cairkan Bantuan Keuangan karena Masalah Kepengurusan

Harianjogja.com, BANTUL—Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bantul telah mencairkan bantuan keuangan partai politik atau banpol kepada partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul.

Dana bantuan sudah dicairkan sejak Mei lalu. Total ada 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Bantul, tetapi dua partai belum bisa mencairkan bantuan keuangan karena persoalan kepengurusan yang belum selesai. Keduanya yakni Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang.

BACA JUGA: Daya Tampung PPDB Terbatas, Ini Strategi Pilih SMA Negeri di Jogja

“Kami masih menunggu SK dari DPP terkait kepengurusan dua partai itu agar dana bantuan keuangan partai politik bisa dicairkan,” kata Kepala Badan Kesbangpol, Heru Wismantara, Kamis (23/6/2022).

Partai politik lainnya sudah mencairkan bantuan keuangan sejak Mei lalu dengan nominal tergantung jumlah suara di masing-masing partai politik dalam Pemilu 2019 lalu. Satu suara dihargai Rp3.400.

Partai politik yang mendapat bantuan keuangan terbanyak adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebesar Rp467,1 juta, disusul Gerindra Rp293,6 juta, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp295,7 juta, Partai Amanat Nasional (PAN) Rp188,3 juta, Golkar Rp154,2 juta, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rp193 juta, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rp111,2 juta, Demokrat Rp126,3 juta, Nasdem Rp83,9 juta, dan PBB Rp48,6 juta. Total Rp1,9 miliar.

Heru mengatakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul, bantuan keuangan partai politik tersebut digunakan untuk meningkatkan fungsi partai politik dalam melakukan pendidikan politik serta mewujudkan demokrasi di Bantul yang lebih berkualitas.

“Dapat  juga digunakan untuk operasional kesekretariatan partai, seperti pengadaan alat tulis dan sebagainya,” ujar Heru.

BACA JUGA: Penerbangan Longgar, Penerbitan Paspor di Jogja Naik 157%

Anggota DPRD Bantul dari Fraksi Demokrat Edi Prabowo mengatakan belum bisa mencairkan dana bantuan partai politik karena belum ada kepengurusan yang definitif di Bantul.

Saat ini kepengurusan Partai Demokrat di Bantul kosong. Semuanya sudah demisioner, tinggal menunggu kepengurusan baru yang sedang diproses oleh DPP. Ia berharap kepengurusan Demokrat Bantul segera terbentuk dan disahkan, karena selain untuk mencairkan dana bantuan partai politik, juga untuk konsolidasi menjelang Pemilu 2024 yang tahapannya sudah dimulai sejak 14 Juni lalu.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.