Distribusi Pupuk Bersubsidi Karut Marut, Pengamat: Wajib Ada Perbaikan Kebijakan

Padahal tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian terutama subsektor tanaman pangan. Berdasarkan kajian Tim Fakultas Pertanian UGM, kebijakan ini dinilai tidak efektif, bahkan menimbulkan kerugian.

Hasil kajian juga ditemukan banyak persoalan yang muncul seperti pengoplosan pupuk subsidi dan nonsubsidi. "Ada ketidaktepatan sasaran distribusi pupuk bersubsidi. Yang menyerap bukan petani, serapan ini dilakukan oleh pengecer resmi. Distribusinya apakah ke petani penerima atau ke siapa, kami tidak tahu,” kata Ketua Tim Kajian Pupuk Bersubsidi Fakultas Pertanian UGM, Jamhari melalui keterangan pers yang diterima Harianjogja.com, Selasa (19/7/2022).

BACA JUGA: Tingkatkan Produktivitas Petani, PLN Sambungkan Listrik Persawahan di Boyolali

Temuan lainnya yang diungkap dalam kajian tersebut, di antaranya penyebaran isu kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga harganya mahal, kasus penimbunan hingga penggantian kemasan pupuk bersubsidi menjadi non subsidi, ikut memperunyam persoalan pupuk di Indonesia. 

Selain itu, adanya kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi juga akibat pupuk bersubsidi tidak hanya diselewengkan ke tanaman perkebunan tetapi juga ke industri termasuk industri kayu lapis, lem, peternakan dan batik.

Dari hasil kajian tim pertanian UGM, kata Jamhari, dari sampel 100.000 kartu tani sebagai penerima pupuk bersubsidi ternyata hanya 37.000 yang melakukan transaksi. Sisanya? Tidak diketahui. "Transaksi dari kartu tani saja persentasenya kecil sekali," kata Mantan Dekan Pertanian UGM ini.

Menurutnya petani yang seharusnya sebagai penerima manfaat dan oleh negara melalui besaran anggaran subsidi yang dikucurkan. Apalagi setiap tahun negara mengalokasikan sekitar Rp 26 triliun untuk pupuk. "Menghentikan subsidi pupuk begitu saja bukanlah jalan keluar yang bijaksana karena petani sudah berpuluh tahun dibuat tergantung kepada pupuk pabrikan dan menikmati harga murah," katanya.

Petani, lanjutnya, akan keberatan jika tiba-tiba harus membeli pupuk yang non subsidi karena harganya lebih tinggi atau dua kali lipat dari harga pupuk bersubsidi. Penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan e-RDKK dan kartu tani, masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan mendasar mengapa tetap saja terjadi ketimpangan pengusulan dan kebijakan antar wilayah. 

"Selalu saja adanya kekurangan alokasi pupuk bersubsidi. Maka diperlukan perbaikan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi sebenarnya juga sudah dilakukan tetapi tidak menyelesaikan masalah utamanya," katanya.

Fakultas Pertanian UGM, lanjutnya, merekomendasikan perbaikan kebijakan subsidi pupuk terutama bagi pemerintah. Urgensinya untuk perbaikan perencanaan anggaran subsidi yang besar dan bagi para pihak dalam kaitannya dengan perbaikan teknis penyaluran pupuk bersubsidi.

"Adanya dualisme pasar soal harga eceran tertinggi dan harga non subsidi, adanya penggunaan pupuk berlebih, kondisi industri pupuk tidak berkembang secara optimal," ujarnya.

BACA JUGA: Sepanjang Tahun Ini Puluhan Anak di Sleman Terjerat Pidana

Di tengah persoalan krisis pangan global sekarang ini, menurut Jamhari pemerintah harus melakukan langkah yang tepat untuk memberikan perhatian yang lebih besar bagi pegembngan pertanian dalam meningkatkan produksi pangan. 

"Bukan hanya soal pupuk namun juga dari penambahan luasan lahan. Variabel luas lahan, produksi padi misalnya perlu perluasan lahan. Yang paling cepat itu lahan. Selain itu pupuk juga memberikan kontribusi produksi 0,2 ton per hektar per tahun," katanya.