Bupati Bantul Minta Pengadaan Barang dan Jasa Utamakan Produk Lokal

Harianjogja.com, BANTUL—Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meminta belanja barang dan jasa di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memanfaatkan produk lokal. Hal tersebut agar sesuai dengan fokus pemerintah dalam program penyerapan produk dalam negeri atau produk yang punya konten lokal tinggi.

“Maka belanja-belanja OPD harus lebih banyak memanfaatkan produk lokal termasuk barang elektronik, termasuk belanja makan minum masuk bela pengadaan agar terhitung,” kata Halim dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan II, Kamis (4/8/2022).

Halim mengatakan pemanfaatan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang masih cukup tinggi di Bantul. Penduduk miskin di Bantul untuk 2021 sebanyak 146,098 jiwa atau sekitar 14,04% dari total jumlah penduduk.

Karena itu sektor rumpun ekonomi harus membuat terobosan-terobosan, misalnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perndustrian dan Perdagangan (DKUKMPP), Dinas Pariwisata  (Dispar), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Disnakertrans). 

Baca juga: Begini Kinerja APBN Semester I 2022 Provinsi DIY

“Dinas rumpun ekonomi berorientasi pada kesejahteraan melalui sektor ekonomi unggulan, misalnya pertanian harus ada pengembangan mekanisasi alat pertanian untuk menekan biaya produksi pertanian. Penggunaan diesel diganti listrik bisa menurunkan biaya 70 persen,” katanya.   

Selain menyelesaikan masalah kemiskinan, pembangunan di Bantul harus beorientasi pada penuntasan stunting, mengatasi masalah sampah serta pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Halim bersyukur tahun ini Bantul sudah mendapatkan penghargaan KLA dengan predikat Nindya, sehingga ia meyakini pada 2024 predikat KLA bisa diraih.

Ia berharap semua pihak dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi bersama seluruh OPD yang ada di Bantul, karena permasalahan-permasalahan yang ada di bantul ini tidak dapat terselesaikan oleh satu OPD, namun butuh sinergi semua perangkat daerah untuk meningkatkan derajat ekonomi, derajat kehidupan, derajat kesehatan dan derajat pendidikan masyarakat dengan memaksimalkan sumber daya dan APBD yang ada.

 “Pembangunan sumber daya manusia ini penting untuk menuntaskan permasalahan yang ada, karena melalui peningkatan SDM maka dengan sendirinya akan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada serta dapat meningkatkan daya saing dan memperluas peluang masyarakat untuk bekerja dan berusaha,” papar Halim.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, Fenty Yusdayati menambahkan pengadaan barang dan jasa sebagian besar sudah memanfaatkan produk lokal, seperti makanan dan minuman itu hampir semua sudah memanfaatkan produk lokal.

Deviasi Keuangan

Lebih lanjut, Fenty mengatakan dari hasil evaluasi rencana pembangunan pada triwulan II di Bantul masih terjadi deviasi keuangan 16,29%. “Antara rencana dan realisasi terjadi deviasi,” katanya.

Secara umum capaian fisik di Bantul sudah 57,75% dan realisasi keuangan 44,41%. Total anggaran pengadaan barang dan jasa Rp175,7 miliar yang terbagi dalam 189 paket, namun yang terealisasi baru 22 paket senilai Rp27,2 miliar.

Dari hasil evaluasi capaian pembangunan dan realisasi anggaran cukup baik ada tiga OPD, yakni pertama diraih oleh Disnakertrans dengan nilai 94, kedua Dinas Kelautan dan Perikanan dengan nilai 92, dan ketiga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dengan nilai 90. Adapun tiga kapanewon terbaik adalah Kapanewon Kretek, Sanden dan Pundong.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.