Advertisement
Rencana Kenaikan BBM, Ketua DPC PDIP Jogja Sebut Beban Ekonomi Rakyat Makin Berat

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ditanggapi DPC PDIP Jogja. Kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut dinilai akan memberatkan masyarakat.
"Rakyat kini sedang berupaya bangkit dari keterpurukan akibat dampak pandemi, pemerintah sebaiknya tak ambil langkah menaikan harga BBM,” jelas Ketua DPC PDIP Jogja Eko Suwanto, Senin (29/8/2022).
Advertisement
BACA JUGA: Polisi Sebut Pengeroyok Suporter PSS Sleman Hingga Meninggal Terkait dengan Suporter PSIM Jogja
Eko yang juga Ketua Komisi A DPRD DIY menyebut menaikkan harga BBM bersubsidi bukan jalan keluar untuk mendukung perekonomian rakyat setelah dihantam pandemi. “PDI Perjuangan Jogja memahami dan mengerti suasana hati rakyat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,” katanya.
Pemerintah. menurut dia, sebaiknya fokus memberikan kesempatan rakyat untuk segera bangkit dari dampak pandemi. “Kenaikan harga BBM bersubsidi hanya membebani perekonomian rakyat kecil,” ujarnya.
Alumnus Magister Ekonomi Pembangunan FEB UGM itu menilai kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak besar bagi rakyat. "Pemerintah sebaiknya mengevaluasi subsidi salah sasaran,” jelasnya.
Langkah evaluasi salah sasaran pemberian BBM bersubsidi, jelas Eko, lebih tepat dilakukan daripada menaikan harga. “Ini penting dijalankan agar rakyat bisa lebih cepat bangkitkan perekonomian nasional,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Jalur dan Titik Keberangkatan Trans Jogja Melewati Kampus, Sekolah, Rumah Sakit, dan Malioboro
- Ubur-ubur Sudah Bermunculan di Sejumlah Pantai Kulonprogo, Wisatawan Diminta Waspada
- Disnakertrans Bantul Alokasikan Anggaran JKK dan JKM untuk Masyarakat Miskin Esktrem
- Sekolah Rakyat di DIY Masih Kekurangan Guru, DPRD Nilai Terlalu Terburu-Buru
- DPRD dan Pemda DIY Sepakati Perubahan APBD 2025, Pendapatan dan Belanja Turun
Advertisement
Advertisement