Advertisement
Terdakwa Klithih Gedongkuning Dituntut 11 Tahun, Kuasa Hukum: Tak Adil!
Taufiqurrohman, kuasa hukum terdakwa rasjal Gedongkuning saat mendampingi kliennya di PN Jogja, Kamis (13/10/2022). - Harian Jogja/Triyo Handoko
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA — Sebanyak tiga terdakwa kasus klithih atau kekerasan jalanan (rasjal) Gedongkuning yang menewaskan seorang pelajar dituntut 11 dan 10 tahun penjara. Kuasa hukum terdakwa menilai tuntutan tersebut tak adil, Kamis (13/10/2022).
Pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) tersebut dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Jogja. Terdakwa RNS dituntut 11 tahun penjara, sedangkan terdakwa FAS dan MA masing-masing dituntut 10 tahun penjara.
Advertisement
Salah satu JPU, Aryana menjelaskan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak kejahatan berupa kekerasan yang mengakibatkan kematian.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa satu RNS dengan pidana penjara selama 11 tahun, dikurangi selama terdakwa berada di tahanan sementara dengan supaya terdakwa tetap ditahan,” katanya dalam persidangan.
BACA JUGA: Cuaca Ekstrem Mengancam, Anggaran Penanggulangan Bencana Jogja Justru Menipis
Atas tuntutan tersebut kuasa hukum terdakwa, Taufiqurrohman menanggapi tuntutan JPU tersebut sebagai keputusan yang tak adil. “Perkara ini terlalu dibuat-buat, sehingga akhirnya ketika menyusun tuntutan pun JPU memasukkan fakta-fakta yang sebetulnya tidak ada di proses persidangan,” ucap dia, Kamis siang.
Kronologi peristiwa rasjal, kata Taufiq, adalah salah satu yang dibuat-buat JPU karena tidak ada saksi yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. “Saya sebagai kuasa hukumnya terdakwa belum pernah mendampingi pemeriksaan tersangka, ini kan janggal,” ujarnya.
Tak boleh dipertemukannya terdakwa dengan orang tua dan kuasa hukum saat pemeriksaan, jelas Taufiq, adalah kejanggalan lainnya. “Kenapa mereka tidak boleh dipertemukan? Karena mereka babak belur. Kalau dipertemukan ketahuan, kok anakku bonyok,” jelasnya.
Itulah sebabnya, Taufiq menganggap berkas berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka saja tidak sah. “Kami mengharapkan klien kami bebas, karena memang JPU tidak mampu membuktikan tuduhan mereka dalam proses persidangan,” harapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pegagan Berpotensi Memperbaiki Daya Ingat, Guru Besar UGM: Meningkatkan Dopamin
Stok Darah dan Jadwal Donor Darah di Wilayah DIY Jumat 26 April 2024
AHY Menegaskan Tidak Akan Ada Lagi Asal Menggusur di IKN
Advertisement
Hendak Mengambil Ponsel, Warga Sleman Malah Kecemplung Sumur
Punya Inovasi 5 Klaster, Rejowinangun Masuk Lima Besar Kelurahan Terbaik Se-Kota Jogja
Pemilihan Lurah PAW Tirtonirmolo Digelar Juni 2024
Pengembangan Pertanian di Bantul tak Diimbangi dengan Pengadaan Traktor yang Memadai
Tumbuhkan Semangat Kewirausahaan, Puluhan Pemuda di Gunungkidul Dilatih Jadi Barista
Advertisement
Waspadai Potensi Hujan Lebat dan Petir Siang Ini di Jogja dan Sekitarnya
Top 7 News Harianjogja.com, Jumat 26 April 2024 dari soal Sampah hingga Gugatan ke KPU
Jadwal Pemadaman Jaringan Listrik di Kota Jogja Hari Ini, Cek Lokasi Terdampak di Sini
Rute, Tarif dan Jalur Bus Trans Jogja, Yuk Cek di Sini
Jadwal Bus Damri Hari Ini, Cek Lokasi dan Tarifnya di Jogja
Advertisement
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo, Jumat 26 April 2024
Berita Pilihan
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Biro PIWPP Setda DIY Gencarkan Kampanye Tolak Korupsi
- Anggota DPR RI Sebut Perlu Ada Honor untuk Pengambil Sampah Rumah Tangga di Jogja
- BPBD DIY Mewaspadai Lonjakan Pembuangan Sampah ke Sungai Imbas TPA Piyungan Ditutup
- Warga Terluka Saat Berdesak-desakan Buang Sampah di Depo Purawisata Jogja
- Ramai Aksi Lempar Sampah ke Truk, Pemkot Jogja Sebut Kesadaran Warga untuk Buang Sampah Tinggi
Advertisement
Advertisement
