Realisasi Belanja APBN DIY Triwulan III 2022 Capai Rp15,13 Triliun

Harianjogja.com, SLEMAN—Sepanjang 2022 hingga 30 September 2022, kinerja APBN DIY menunjukkan tren yang bagus, meski terjadi kontraksi pada beberapa realisasi belanja. Dari sisi penerimaan negara, realisasi pendapatan dan hibah mencapai Rp6,03 triliun. Sementara realisasi belanja mencapai Rp15,13 triliun.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY, Arif Wibawa, menjelaskan realisasi pendapatan dan hibah tersebut setidaknya mencapai 80,76% dari yang ditargetkan. “Dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya [year on year], pendapatan dan hibah tumbuh 22,45 persen,” ujarnya, Senin (31/10/2022).

Kontribusi terbesar dalam pendapatan dan hibah ini diperoleh dari kenaikan penerimaan perpajakan sebesar 27,07%, yang didorong oleh pertumbuhan positif komponen PPh sebesar 35,63%, PPN 18,78% dan penerimaan cukai 8,31%. Penerimaan cukai tersebut menurutnya dipengaruhi oleh meningkatnya produksi tembakau.

Meski demikian, pada komponen pajak lainnya dan Bea Masuk mengalami kontraksi sebesar 0,21% dan 26,34%. “Sedangkan realisasi Penerimaan negara Bukan Pajak sebesar Rp1,86 triliun atau tumbuh positif sebesar 13,25 persen [year on year],” ungkapnya.

Baca juga: Segera Menikah, Ini Awal Mula Hubungan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono

Dari sisi pengeluaran negara, realisasi belanja di DIY sampai akhir September sebesar Rp15,13 triliun atau 68,87% dari target APBN. Realisasi belanja ini terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp7,43 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp7,7 triliun.

Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi belanja Kementerian/Lembaga terkontraksi 5,38% yang terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp3,39 triliun, belanja barang Rp2,46 triliun, belanja modal Rp1,56 triliun, serta belanja bantuan sosial Rp15,65 miliar.

“Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja belanja Kementerian/Lembaga diantaranya pekerjaan fisik yang terganggu cuaca, munculnya anggaran belanja modal di pertengahan tahun yang memperlambat eksekusi secepatnya, blokir dana masih terjadi sehingga perlu proses pembukaan ke kantor pusat, lalu kenaikan harga aspal dan solar industri,” ungkapnya.

Kontraksi juga terjadi pada penyaluran TKDD sebesar 2,87% year on year atau terealisasi 76,56%. Penyaluran TKDD terdiri dari transfer ke daerah yang mencakup Dana Perimbangan Rp6,02 triliun, Dana Insentif Daerah Rp244,12 miliar, Dana Keistimewaan Rp1,05 triliun dan Dana Desa Rp372,33 miliar.

Beberapa komponen TKDD mengalami penurunan terutama Dana Insentif Daerah turun hingga 20,61%, hal tersebut dipengaruhi adanya penurunan alokasi Dana Insentif Daerah yang semula sebesar Rp326,02 miliar di tahun 2021 menjadi Rp250,33 miliar di tahun 2022.

Komitmen daerah untuk menggunakan 2% dari  Dana Transfer Umum untuk Belanja Wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022 telah terealisasi, dengan  total yang telah dialokasikan oleh pemerintah daerah di wilayah DIY adalah sebesar Rp23,24 miliar dengan rincian Rp8,22 miliar untuk bantuan sosial, Rp11,34 miliar untuk penciptaan lapangan kerja, Rp1,09 miliar untuk subsidi sektor transportasi, dan Rp2,59miliar untuk perlindungan sosial lainnya.

Adapun realisasi belanja Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) DIY sampai 30 September sebesar Rp2,23 triliun yang terdiri dari realisasi cluster Kesehatan Rp563,69 miliar yang mencakip klaim Covid-19 dan insentif nakes; cluster Perlinmas Rp1,47 triliun yang mencakup PKH, sembako, BLT Migor, BLT BBM, BSU, BLT Desa; Padat Karya Rp129 miliar; Ketahanan Pangan Rp69 miliar, dan Infrastruktur Rp7,6 miliar.

Dukungan Subsidi Bunga

Pemerintah juga memberikan dukungan berupa subsidi bunga untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dukungan lain berupa penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMI). Selama periode Januari-September 2022, penyaluran KUR sudah mencapai Rp5,46 triliun untuk 113.541 debitur dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Sleman yaitu sebesar Rp1,62 triliun untuk 29.373 debitur. 

"Sedangkan untuk penyaluran pembiayan Ultra Mikro (UMI) mencapai Rp40,16 miliar untuk 10.930 debitur, dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Bantul yaitu sebesar Rp13,92 miliar untuk 3.694 debitur," kata dia.

Perwakilan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY, Hardiyansyah, mengatakan target penerimaan Bea Cukai tahun ini Rp525 miliar, dengan realisasi penerimaan sampai akhir September sebesar Rp351 miliar atau 68,8%. 

"Kami sudah membuat perhitungan sampai akhir tahun insyaallah target Rp525 miliar bisa terpenuhi. Di bandara YIA mulai Oktober ini sudah terlihat peningkatan penerbangan internasional, nanti November akan bertambah lagi," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News