Padat Karya Infrastrktur Tingkatkan Akses ke Kampung di Bantul

BANTUL—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul mendukung program padat karya infrastruktur yang dianggarkan kembali melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2022. Program tersebut dinilai dapat meningkatkan akses ke kampung dan memperlancar jalur perekonomian.

Ketua Komisi D DPRD Bantul, Suratman mengatakan saat ini masyarakat masih terdampak pandemi Covid-19 dan juga kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, terlihat masih ada pengangguran di sejumlah kalurahan berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Selain itu kondisi infrastruktur di beberapa kalurahan juga masih perlu perbaikan. Hal tersebut menjadi tantangan.

“Program padat karya infrastruktur ini bagus sekali karena bisa meningkatkan jalan kampung untuk memperlancar jalur perekonomian. Dengan lancarnya jalur perekonomian akan meningkatkan ekonomi warga,” katanya saat ditemui di DPRD Bantul, Rabu (23/11/2022).

Menurutnya padat karya infrastruktur pembangunan jalan cor blok, talut, dan drainase ini juga dibangun langsung oleh masyarakat sehingga masyarakat akan memiliki kepedulian untuk menjaga bangunan infrastruktur tersebut.

Tidak hanya dampak fisiknya yang dirasakan masyarakat, namun politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan masyarakat juga akan mendapat upah dari pekerjaan padat karya setiap harinya sehingga program tersebut dapat memberdayakan warga sekitar sehingga bisa mengurangi angka pengangguran meski dalam jangka pendek.

Karena itu padat karya infrastrktur, kata dia, lebiih diperioritaskan bagi daerah atau dusun-dusun yang memang mengalami kerusakan dan juga tingkat angka penganggurannya tinggi sebagai dampak pandemi Cobid-19, “Semoga dengan adanya program padat karya ekonomi masyarakat tumbuh dan masyarakat kembali bangkit dari pandemi,” ucap Suratman.

Sebagaimana diketahui program padat karya infrastruktur melalui APBD Perubahan 2023 ini dilaksanakan di 59 titik dengan anggaran Rp5,9 miliar. Per titik atau per lokasi padat karya Rp100 juta. Program ini sudah berlangsung sejak 14 November lalu dan akan berakhir pada 7 Desember mendatang.

Dalam program tersebut semua yang mengerjakan adalah masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan bayaran atau upah setiap harinya. Adapun  upah atau disebut  Hari Orang Kerja (HOK) untuk anggota kelompok Rp70.000 per hari, tukang Rp80.000 dan ketua kelompok Rp90.000. Program  dilaksanakan selama 21 hari untuk  dan dikerjakan 1 kelompok terdiri 26 orang.

Kepala Disnakertrans Bantul, Istirul Widilastuti mengatakan dengan adanya kegiatan padat karya tersebut dapat menciptakan perluasan kesempatan kerja karena semua pekerjanya sebanyak 26 orang per lokasi adalah warga sekitar. Selain itu yang perencanaan dan mengerjakan adalah warga sehingga hasil infrastrykturnya juga dapat dirasakan oleh warga.

“Jadi masyarakat selain mendapat dukungan infrastruktur, juga mendapatkan  upah  dan terjadi penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Sebelumnya Istrirul mengatakan program padat karya infrastrukturini sebagai tindak lanjut dari surat dari Kementerian Keuangan bahwa untuk mengatasai dampak kenaikan harga BBM Bersubsidi Pemerintah dan juga pandemi Covid-19 daerah perlu menganggarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan perluasan kesempatan kerja.

Untuk Bantul, berdasarkan hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) ada dua kegiatan sebagai tindak lanjut kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni BLT dan padat karya infrastruktur. Padat karya saat ini sudah berjalan dari 14 November lalu hingga 7 Desember mendatang. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.