Dongkrak Partisipasi Warga Gunungkidul dalam Pemilu 2024, Biro Tapem DIY Gelar Sosialisasi

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Biro Tata Pemerintahan (Tapem) DIY menggelar sosialisasi Pemilu 2024 bertajuk Perlindungan Hak Pilih Penduduk yang digelar di aula Kapanewon Patuk, Rabu (9/11/2022). Selain untuk menjamin hak pilih juga sebagai upaya penegakan demokrasi di DIY ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.

Kepala Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Biro Tata Pemerintahan DIY, Rokhani Yuliyanti mengatakan, ada komitmen dari Pemerintah DIY untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak di 2024. Meski masih berlangsung sekitar dua tahun, upaya persiapan terus dilakukan.

Menurut dia, ada beberapa program yang telah dijalankan untuk mendukung kesuksesan pilkada dan Pemilu 2024. Selain menyelenggarakan perekaman KTP-el dengan sistem jemput bola, juga dilakukan sosialisasi pemilu yang berkaitan dengan perlindungan hak pilih.

Sosialisasi ini dilaksanakan di aula kantor Kapanewon Patuk. Adapun pesertanya berasal dari karang taruna, tokoh masyarakat hingga kader PKK. “Untuk narasumber ada dari Bawaslu dan KPU. Selain itu, juga ada anggota Komisi A DPRD DIY,” kata Yuli kepada Harianjogja, Rabu (10/11/2022).

BACA JUGA: Pemerintah Kalurahan Serahkan Sepenuhnya Relokasi Warga Terdampak ke Pemkab

Rencananya sosialisasi pemilu tak hanya diselenggarakan di Gunungkidul. Pasalnya, pada Oktober ini sosialisasi juga diselenggarakan di Umbulharjo di Kota Jogja dan Kapanewon Banguntapan, Bantul. “Jadi masih ada dua lokasi untuk sosialisasi,” katanya.

Yuli berharap dengan sosialisasi ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berparitisipasi aktif dalam pemilu maupun pilkada. Adanya partisipasi aktif menjadi salah satu indikator tegaknya demokrasi di DIY. “Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan pemilu berlangsung dengan aman, damai serta jujur dan adil,” katanya.

Anggota Bawaslu Gunungkidul, Rini Iswandari didalam sambutannya mengatakan, pihaknya bertugas untuk pengawasan dalam setiap tahapan pemilu. Didalam tugasnya dibantu oleh pengawas di tingkat kecamatan dan pengawas di tingkat kalurahan. “Untuk panwascam sudah dibentuk. Sedangkan pengawas desa baru dibentuk di tahun depan,” katanya.

Meski demikian, Rini mengakui, jumlah pengawas pemilu dinilai masih sangat kurang sehingga butuh partisipasi aktif dari masyarakat. Salah satunya ikut dalam pengawasan di setiap tahapan dalam pemilu.

Selain itu, ada upaya memastikan bahwa hak sebagai warga negara dalam pemilihan tidak hilang. “Nanti ada proses pencocokan dan penelitian data pemilih. Harapannya, warga ikut berperan denan memastikan setiap petugas mendatangi rumah warga satu per satu,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News