Stok Gas Subsidi Sleman Aman, Tahun Depan Belinya Harus Pakai KTP

Harianjogja.com, SLEMAN — Pasokan gas elpiji bersubsidi tiga kilogram (gas melon) di Sleman ditambah saat akhir tahun. Penambahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang ada, sebanyak 408.000 tabung gas melon ditambah.

Penambahan pasokan gas melon tersebut dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sleman. Sebanyak 408.000 tabung gas melon ini setara dengan 3% pasokan selama setahun penuh di Sleman dimana jumlahnya 13,6 juta gas melon.

Kepala Bidang Usaha Perdagangan Disperindag Sleman, Nia Astuti menjelaskan penambahan dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan saat akhir tahun.

“Permintaan dan kebutuhan gas memang meningkat di akhir tahun, kami antisipasi dengan menambah kuotanya agar ketersediaan terjamin aman, sampai sekarang juga masih aman,” jelasnya, Selasa (27/12/2022).

BACA JUGA: Musim Liburan, Konsumsi BBM di Sleman Membengkak

Nia menyebut kuota gas subsidi di Sleman memang jadi yang terbanyak di DIY. “Karena data lapangannya memang banyak di Sleman yang menggunakan gas subsidi, sehingga perlu dijamin ketersediaannya,” katanya.

Dari pantauan Disperindag Sleman, jelas Nia, gas melon tersalurkan dengan tepat sasaran. “Kalau kebijakan tahun depan beli gas melon pakai KTP itu kewenangannya Pusat dan Pertamina, kami mengikuti saja,” ujarnya.

Akademisi UGM yang juga pengamat energi, Fahmy Radhi menyebut kebijakan distribusi gas subsidi tahun depan dengan KTP memang perlu dilakukan.

Fahmy menilai penyaluran gas subsidi selama ini tidak tepat sasaran dengan persentase 70%. "Selama ini sistem distribusinya itu mengacu pada subsidi by product, bukan by target. Kelemahan subsidi by product itu pasti salah sasaran,” jelasnya, Senin (26/12/2022).

Dia menjelaskan penggunaan KTP saat pembelian gas subsidi juga akan tidak maksimal. “Karena KTP itu kan tidak memberikan informasi apapun, apakah dia berhak menerima subsidi atau tidak,” ujarnya.

Penyaluran gas subsidi, jelas Fahmy, mestinya menggunakan data yang valid. Rencana pemerintah menggunakan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), lanjut Fahmy, akan lebih tepat sasaran karena basisnya lebih jelas.

“Itu saja digunakan, sehingga mereka yang berhak dapat membeli elpiji 3 kilogram ya yang namanya tercatat di data tersebut,” katanya.

Fahmy menjelaskan mekanismenya bisa dengan berbagai cara asalkan ada data pasti siapa saja yang berhak beli. “Bisa lewat data P3KE itu lalu daftar nama di data itu diberi kartu khusus, nanti belinya pakai kartu tersebut, itu malah lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.