Masuk Tahun Politik, MUI DIY Serukan Pemilu Damai Cegah Perpecahan

Harianjogja.com, JOGJA - Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MUI DIY) menyerukan kepada segenap elemen masyarakat dan pemerintah yang nantinya terlibat dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif. Proses dan tahapan demokrasi melalui Pemilu diharapkan tidak menggunakan cara yang tidak sehat sehingga merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Ketua MUI DIY Prof Machasin mengatakan, memasuki tahun politik jelang Pemilu 2024 fenomena dan potensi gesekan antar masyarakat wajib diantisipasi. Para peserta baik itu unsur partai politik, sukarelawan dan tokoh yang terlibat diminta untuk tidak menggunakan ajang Pemilu hanya sebagai alat untuk meraih tujuan jangka pendek semata yang bisa berakibat fatal bagi perjalanan demokrasi.  

"Pemilu itu merupakan pesta rakyat, pesta demokrasi. Beda pilihan silahkan, tapi bagaimana perbedaan pilihan itu tidak membuat kita terkoyak. Jangan menggunakan apa pun, baik itu agama, budaya, atau apapun untuk kepentingan jangka pendek yang merugikan perjalanan kita dalam jangka waktu yang panjang ke depan," kata Prof Machasin seusai Rapat Kerja Daerah MUI DIY, Sabtu (8/1/2023). 

Dia menambahkan, nilai dan ideologi tertentu yang diusung setiap calon atau partai politik sah-sah saja digunakan sebagai alat untuk meraih simpati konstituen. Hanya saja jangan sampai berujung pada penafsiran yang keliru dan digunakan secara eksklusif. Potensi meningkatnya fenomena seperti itu wajib diwaspadai tidak hanya di tataran akar rumput namun juga di dunia maya atau sosial media.   

"Kami meminta agar masyarakat lebih cerdas dan kritis serta dewasa dalam menanggapi apa yang disebarkan di media massa, online atau sosial media. Semua orang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri, kepada para pembuat kontennya kita mengimbau supaya tidak melupakan bahwa kita ini adalah saudara," ungkapnya. 

Wakil Ketua MUI DIY Zuhdi Muhdlor menyebut, sejalan dengan fungsinya MUI akan mengedepankan implementasi amar ma'ruf nahi mungkar dalam menghadapi tahun Pemilu ke depan. Politik transaksional dengan iming-iming janji, uang dan lain sebagainya harus dihindari lantaran cenderung menghasilkan pemimpin yang inkompeten. 

"Terutama pada amar ma'rufnya kita akan gencarkan menjelang tahun politik ini. Karena MUI tidak mempunyai perangkat yang cukup untuk nahi mungkar, tapi amar ma'ruf akan kita gencarkan agar seluruh komponen masyarakat termasuk kekuatan politik mengedepankan akhlakul karimah," ujarnya

BACA JUGA:  Kementerian BUMN Bersama Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Batulicin

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News