Tangkal Hoaks dan Politik Identitas dalam Pemilu 2024

JOGJA–Menjelang pemilu isu hoaks menjadi isu yang banyak bermunculan di media sosial. Untuk meminimalisir tersebarnya berita hoaks menjelang Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIY bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY mengupayakan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat sebelumnya. 

Berdasarkan laporan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) terdapat peningkatan berita hoaks dalam rentang Juli 2018 hingga Januari 2019 melalui media sosial. Peningkatan berita hoaks melalui Facebook pada Juli-Desember 2018 ada 47,43% sedangkan pada Januari 2019 ada 49,54%, melalui Twitter pada Juli-Desember 2018 ada 8,9% sedangkan Januari 2019 ada 12,84%, begitu juga penyebaran hoaks melalui WhatsApp yang mengalami peningkatan pada Juli-Desember 2018 ada 10,87% meningkat hingga mencapai 11,92% pada Januari 2019.

Ketua Bawaslu DIY, Sutrisnowati menyampaikan hoaks banyak bermunculan pada media sosial menjelang pemilu. Menurutnya, kemudahan dan cepatnya arus informasi membuat berita hoaks mudah tersebar melalui media sosial. Dia menilai informasi yang tersebar di media sosial belum tentu akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. “Ini bisa memunculkan hoaks dan ujaran kebencian,” katanya dalam Talkshow Menangkal Hoaks dan Politik Identitas dalam Pemilu 2024, Jumat (20/1/2023). 

Menurut Sutrisnowati banyaknya isu hoaks menjelang Pemilu juga tidak terpisahkan dengan banyaknya ujaran kebencian dalam mas tersebut. 

Berdasarkan temuan Bawaslu RI terkait hoaks dalam hasil pengawasan kampanye masa tenang pemilu 2019 ada 3.507 laporan dengan 174 laporan yang ditindaklanjuti. Selanjutnya, ada 29 laporan yang di-takedown oleh platform, 147 iklan kampanye di media sosial dan 134 iklan kampanye diturunkan oleh platform media sosial. Bawaslu RI juga melakukan klarifikasi 13 isu dalam masa tersebut. 

Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ada 65 temuan, diseminasi Kementerian/Lembaga dan Masyarakat ada 65 temuan, sedangkan pengajuan yang di-takedown ada 1.004 sebaran, dan ada 393 temuan yang di-takedown. 

Hasil penelusuran hoaks dan ujaran kebencian pada Agustus 2018-Juni 2019 ada 2.457 isu hoaks, dengan 13 kategori isu hoaks yang beredar, dengan tiga isu hoaks terbanyak yakni isu politik ada 813 isu, kemudian isu pemerintah ada 328 isu, dan isu kesehatan ada 267 isu. 

Melihat banyaknya isu hoaks dan ujaran kebencian tersebut, menurut Sutrisnowati dapat memecah belah masyarakat. Dia pun menghimbau agar masyarakat tetap bersatu meski maish ditemukan hoaks dan ujaran kebencian. “Bagaimana kita merawat keberagaman, perbedaan yang ada dari berbagai suku agama di DIY menjadi sebuah kekuatan untuk menjadi kesatuan. Harapannya Jogja dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ada yang signifikan mengganggu proses pemilu,” katanya. 

Dia pun berharap prinsip penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luberjurdil) pun dapat terwujud dalam pemilu mendatang. “Pemilu adalah hajat kita bersama, maka [kita harus] memerangi hoaks, sara dan ujaran kebencian,” katanya. 

Kepala Badan Kesbangpol DIY, Dewo Isnu Broto Imam Santoso menyampaikan sosialisasi terkait partai politik telah dilakukan untuk mengedukasi masyarakat sebelum pemilu. Dia berharap partai politik pun dapat memberikan edukasi bagi para pemilih. “Tonjolkan program yang mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh,” katanya. 

Dia pun berharap perbedaan pandangan politik tidak memecah belah masyarakat. “Di tahun politik yang diawali saat ini 2023, dan pesta demokrasi 2024. Saya berharap seluruh warga masyarakat Jogja, khususnya generasi muda ,memanfaatkan pesta demokrasi ini mewujudkan hak dan kewajiban kita yang dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News