Advertisement
Perda Kesehatan Jiwa Disahkan, DPRD DIY Dorong Psikolog Klinis di Tiap Puskesmas
Ilustrasi kesehatan. - freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, DIY menduduki peringkat kedua nasional dengan prevalensi gangguan jiwa skizofrenia tertinggi. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kesehatan Jiwa telah disahkan menjadi peraturan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD DIY pada Desember 2022.
Melalui perda tersebut, DPRD DIY mendorong psikolog klinis untuk memberikan fasilitas kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) di tiap puskesmas.
Syukron Arif Muttaqin, Ketua Pansus Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa DPRD DIY sekaligus anggota DPRD DIY Komisi D, mengatakan hasil Riskesdas 2018 menjadi salah satu dasar dibentuknya Perda Kesehatan Jiwa tersebut. Selain itu, masih minimnya jumlah psikolog klinis di DIY pun menjadi kendala bagi pelayanan terhadap ODGJ dan ODMK.
Berdasarkan hasil Riskesdas 2018, prevalensi gangguan jiwa skizofrenia di DIY ada 10,36 per mil rumah tangga, yang jauh lebih tinggi daripada angka nasional yakni 7,0 per mil. Menurut Syukron, dengan prevalensi tersebut, pelayanan bagi ODGJ dan ODMK di DIY perlu mendapat perhatian lebih. Jumlah psikolog klinis pada tiap puskesmas di DIY yang masih terbatas pun menjadi fokus perhatian DPRD DIY.
“Di Kulonprogo dan Gunungkidul tidak sepenuhnya di tiap kecamatan ada psikolog. Ada satu psikolog mengampu dua atau tiga kecamatan,” katanya, Senin (23/1/2023).
“Kami dorong setiap kecamatan ada psikolog klinis. Di DIY baru Sleman dan Bantul yang di tiap puskesmas ada psikolognya.”
Syukron mengatakanperda tersebut akan mengatur mengenai preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif bagi ODGJ dan ODMK. Upaya mengedukasi masyarakat terkait pemahaman tentang gangguan jiwa berusaha ditingkatkan. Selain itu, upaya memberikan pelayanan kesehatan melalui puskesmas, serta rumah sakit pun dilakukan.
“Harapannya dengan adanya perda ini, kebutuhan psikolog di puskesmas tercukupi dan semuanya dibiayai pemerintah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Soal Kerusuhan di Jalan Tamansiswa, Sultan Minta Masyarakat Kedepankan Bebrayan Paseduluran
59 Jemaah Calon Haji Bantul Diberangkatkan dari Kompleks Parasamnya
Polisi Calon Pawang Satwa Ikuti Uji Kompetensi
Sidang Pra Pradilan Robinson Saalino Dimulai, Kejati DIY Mendaftarkan Perkara Tanah Kas Desa
Advertisement
Temukan Istri di Indekos Pria Lain, Suami Ngamuk dan Hajar Mahasiswa
Terjadi Tawuran di Jogja, JPW Minta Kinerja Polisi Dievaluasi
Peninggalan Ki Hajar Dewantara Dirusak Massa Tawuran, Begini Respons Sultan Jogja
Meja dan Kursi Bersejarah Peninggalan Ki Hajar Dewantara Rusak akibat Tawuran di Jogja
Kasus Dugaan Korupsi SSA Bantul Segera Disidangkan, Bisa Jadi Muncul Tersangka Baru
Advertisement
Gaji ke-13 Belum Dicairkan, Ini Alasan Pemkab Gunungkidul
Dispar Sleman Klaim Wisata saat Hari Pancasila dan Waisak Melebih saat Lebaran
Prostitusi Anak Kerap Terjadi di Hotel, PHRI DIY: Kebanyakan Kelas Melati
Pengeroyokan Anggota PSHT, 3 Tersangka Pelaku Utama, Senjata Tajam Jadi Misteri
Bandara YIA Mulai Melayani Penerbangan Umroh Agustus 2023, Ini Maskapainya
Advertisement
Penuhi Kebutuhan Hewan Kurban, Kulonprogo akan Datangkan Hewan Dari Daerah Lain
Berita Pilihan
Advertisement
Penerbangan Haji Sudah 15 Kali Delay, Kemenag Semprit Garuda dan Saudia Airlines
Advertisement
Pengin Nikmati Air Terjun Swiss dan Kebun Tulip ala Belanda, Objek Wisata Ini Cocok untuk Anda
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement
