Advertisement
Perda Kesehatan Jiwa Disahkan, DPRD DIY Dorong Psikolog Klinis di Tiap Puskesmas
Ilustrasi kesehatan. - freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, DIY menduduki peringkat kedua nasional dengan prevalensi gangguan jiwa skizofrenia tertinggi. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kesehatan Jiwa telah disahkan menjadi peraturan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD DIY pada Desember 2022.
Melalui perda tersebut, DPRD DIY mendorong psikolog klinis untuk memberikan fasilitas kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) di tiap puskesmas.
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Syukron Arif Muttaqin, Ketua Pansus Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa DPRD DIY sekaligus anggota DPRD DIY Komisi D, mengatakan hasil Riskesdas 2018 menjadi salah satu dasar dibentuknya Perda Kesehatan Jiwa tersebut. Selain itu, masih minimnya jumlah psikolog klinis di DIY pun menjadi kendala bagi pelayanan terhadap ODGJ dan ODMK.
Berdasarkan hasil Riskesdas 2018, prevalensi gangguan jiwa skizofrenia di DIY ada 10,36 per mil rumah tangga, yang jauh lebih tinggi daripada angka nasional yakni 7,0 per mil. Menurut Syukron, dengan prevalensi tersebut, pelayanan bagi ODGJ dan ODMK di DIY perlu mendapat perhatian lebih. Jumlah psikolog klinis pada tiap puskesmas di DIY yang masih terbatas pun menjadi fokus perhatian DPRD DIY.
“Di Kulonprogo dan Gunungkidul tidak sepenuhnya di tiap kecamatan ada psikolog. Ada satu psikolog mengampu dua atau tiga kecamatan,” katanya, Senin (23/1/2023).
“Kami dorong setiap kecamatan ada psikolog klinis. Di DIY baru Sleman dan Bantul yang di tiap puskesmas ada psikolognya.”
Syukron mengatakanperda tersebut akan mengatur mengenai preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif bagi ODGJ dan ODMK. Upaya mengedukasi masyarakat terkait pemahaman tentang gangguan jiwa berusaha ditingkatkan. Selain itu, upaya memberikan pelayanan kesehatan melalui puskesmas, serta rumah sakit pun dilakukan.
“Harapannya dengan adanya perda ini, kebutuhan psikolog di puskesmas tercukupi dan semuanya dibiayai pemerintah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Empat Hari, Peserta Pelatihan Menulis DPAD DIY Terbitkan Sebuah Buku
Operasi Progo 2023, Polisi Bantul Bagikan Helm Kepada Anak Cuma-Cuma
Rumah Sakit di Bantul Ini Setop Dulu Penggunaan Obat Praxion
Diminta Sultan Pindah ke Lokasi Baru, Pedagang Teras Malioboro 2: Belum Kami Pikirkan
Advertisement
Koperasi Pengemplang Pajak di Bantul Didenda Rp93,55 Miliar, Harta Miliaran Disita
Lebih dari 92.000 Warga Sleman Mengidap Kanker, Kuras 131 Miliar BPJS
DIY Rawan Bencana Alam, Safety Briefing Penting Diberikan di Setiap Objek Wisata
Bencana Longsor di Jogja Naik Berlipat dalam 5 Tahun, Ini Datanya
Penerimaan Pajak DIY Tahun Ini Ditarget Naik Rp13,5%, Kanwil DJP Tancap Gas
Advertisement
Begini Keseharian Sosok AS, Remaja Masjid yang Cabuli 20 Korban di Sleman
Sempat Oleng, Truk Terguling di Jalan Daendels
Talkshow Kebangsaan Peran Tionghoa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia Ceritakan Kepahlawanan
Remaja Masjid Cabuli 20 Anak, Bupati Sleman: Hukum Seberat-beratnya!
Bencana di DIY Terus Meningkat 3 Tahun terakhir, Tanah Longsor Paling Sering di Kulonprogo
Advertisement
Mulai 2024, Pedagang Teras Malioboro 2 Akan Dipindah ke Dua Lokasi Ini
Berita Pilihan
Advertisement
Fakta-Fakta Vaksin Qdenga yang Diklaim Mampu Cegah DBD 80 Persen
Advertisement
Mengenal Kampung Batik Giriloyo yang Sempat Terpuruk Karena Gempa 2006
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement
