Advertisement
Demi Lindungi Masyarakat, Jaksa Tuntut Eks Wali Kota Jogja Tak Bisa Dipilih dalam Pemilu
Mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti - Antara/Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti tidak hanya dituntut penjara enam tahun enam bulan, tetapi juga pembatasan hak politik selama lima tahun karena menerima suap. Tuntutan itu disampaikan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jogja, Selasa (14/2/2013).
Jaksa meminta majelis hakim membatasi hak Haryadi Suyuti untuk dipilih dalam pemilihan umum. “Tuntutan pembatasan hak dipilih ini untuk melindungi masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang tidak bertanggung jawab,” kata salah satu JPU, Zaenal Abidin saat persidangan.
Advertisement
Zaenal menyebut Haryadi secarah sah dan meyakiakan menerima suap “Maka kami meminta Majelis Hakim menerima tuntutan pembatasan hak dipilih ini selama lima tahun untuk terdakwa setelah lepas dari hukuman penjara,” katanya.
Haryadi yang berstatus terdakwa menghadiri sudang secara daring dari Rumah Tahanan KPK, Jakarta Selatan. Jika hak dipilih Haryadi dikabulkan, mantan wali kota ini tidak dapat mengikuti pemilu apa pun selama lima tahun setelah keluar dari penjara.
BACA JUGA: Mantan Wali Kota Haryadi Suyuti Dituntut 6,5 Tahun Penjara, Jaksa: Terbukti Menerima Dua Suap IMB
Zaenal menjelaskan Haryadi terbukti menerima suap dari dua pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) saat menjabat sebagai Wali Kota Jogja. Dua IMB tersebut adalah Apartemen Royal Kedhaton milik PT Java Orient Properti dan Aston Hotel milik Guyub Sengini Group.
Dari Aston Hotel, Haryadi menerima suap Rp100 juta lewat Direktur Guyub Sengini Group Sentanu Wahyudi. “Dari PT Java Orient Properti terdakwa menerima uang sebesar sebesar USD27.258 untuk izin IMB,” katanya.
Majelis hakim mempertimbangkan tuntutan tersebut. Sidang selanjutnya atas kasus korupsi mantan Wali Kota Haryadi adalah pembacaan nota pembelaan atau pledoi darinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
4 Hektare Tanah Kas Desa Trihanggo Sleman Terbakar
Kasus Mahasiswa Amikom Jogja, Propam Polda DIY Periksa 10 Saksi
SPPG Diminta Kendalikan Faktor Risiko Keracunan MBG di Jogja
Gelar Aksi di Pertigaan UIN Jogja, PMII DIY Sampaikan 11 Tuntutan
Advertisement
Warga Cokrodiningratan Jogja Olah Sampah di Tingkat Rumah Tangga
Sempat Viral, Tanjakan Clongop Kini Sepi dan Banyak Warung Tutup
Ganti Rugi Proyek JJLS Karangwuni Belum Jelas, Ini Respons Pemda DIY
Diduga Sopir Mengantuk, Truk Tabrak Pohon di Temon
Bantul Gratiskan BPHTB untuk Rumah Subsidi
Advertisement
Umat Katolik di Jogja Lakukan Doa Rosario untuk Kedamaian Indonesia
Hewan Misterius Serang Ternak Milik Warga di Purwosari Gunungkidul
Siap-siap, Jogja Book Fair Kembali Digelar, Catat Tanggalnya
Presiden Prabowo Akan Resmikan Pembukaan Jembatan Pandansimo
Pemkab Bantul Usulkan Lokasi Program 3 Juta Rumah di Pajangan dan Sedayu
Advertisement
DPRD DIY Desak Polisi Usut Kematian Mahasiswa Amikom Secara Terbuka
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Begini Strategi yang Dilakukan Bupati Gunungkidul untuk Menaikkan PAD
- Ketua DPRD DIY Apresiasi Aksi Demo Damai dan Tertib Mahasiswa
- APBD Bantul 2026 Difokuskan untuk Infrastruktur dan Kesejahteraan Warga
- PMI DIY Siagakan 70 Personel 14 Ambulans Saat Demo Berlangsung di Jogja
- Ada Demo di Jogja, Nayantaka dan Jagawarga Turut Jaga Malioboro
Advertisement
Advertisement
