Advertisement
Demi Lindungi Masyarakat, Jaksa Tuntut Eks Wali Kota Jogja Tak Bisa Dipilih dalam Pemilu
Mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti - Antara/Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti tidak hanya dituntut penjara enam tahun enam bulan, tetapi juga pembatasan hak politik selama lima tahun karena menerima suap. Tuntutan itu disampaikan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jogja, Selasa (14/2/2013).
Jaksa meminta majelis hakim membatasi hak Haryadi Suyuti untuk dipilih dalam pemilihan umum. “Tuntutan pembatasan hak dipilih ini untuk melindungi masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang tidak bertanggung jawab,” kata salah satu JPU, Zaenal Abidin saat persidangan.
Advertisement
Zaenal menyebut Haryadi secarah sah dan meyakiakan menerima suap “Maka kami meminta Majelis Hakim menerima tuntutan pembatasan hak dipilih ini selama lima tahun untuk terdakwa setelah lepas dari hukuman penjara,” katanya.
Haryadi yang berstatus terdakwa menghadiri sudang secara daring dari Rumah Tahanan KPK, Jakarta Selatan. Jika hak dipilih Haryadi dikabulkan, mantan wali kota ini tidak dapat mengikuti pemilu apa pun selama lima tahun setelah keluar dari penjara.
BACA JUGA: Mantan Wali Kota Haryadi Suyuti Dituntut 6,5 Tahun Penjara, Jaksa: Terbukti Menerima Dua Suap IMB
Zaenal menjelaskan Haryadi terbukti menerima suap dari dua pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) saat menjabat sebagai Wali Kota Jogja. Dua IMB tersebut adalah Apartemen Royal Kedhaton milik PT Java Orient Properti dan Aston Hotel milik Guyub Sengini Group.
Dari Aston Hotel, Haryadi menerima suap Rp100 juta lewat Direktur Guyub Sengini Group Sentanu Wahyudi. “Dari PT Java Orient Properti terdakwa menerima uang sebesar sebesar USD27.258 untuk izin IMB,” katanya.
Majelis hakim mempertimbangkan tuntutan tersebut. Sidang selanjutnya atas kasus korupsi mantan Wali Kota Haryadi adalah pembacaan nota pembelaan atau pledoi darinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sampah dari Jogja Dibuang ke TPST Piyungan, Sultan: Sampai Akhir 2025
Kuota Sampah Kota Jogja di TPA Piyungan Tersisa 2.400 Ton
Nelayan Kulonprogo Jarang Melaut karena Angin dan Ombak Tinggi
Sri Sultan HB X: Kita Harus Lebih Peka Terhadap Kondisi Masyarakat
Advertisement
PGRI Sleman Berharap Ada Bimtek Digitalisasi Pendidikan
Mayat Pria Ditemukan Mengambang di Sungai Oya Imogiri Bantul
Pemkab Bantul Percepat Pembukaan Gerai Kopdes Merah Putih
Jumlah KK Miskin di Sleman Mengalami Tren Penurunan
Ini yang Dilakukan Pemkot Jogja Agar Bansos Tepat Sasaran
Advertisement
Bupati Bantul Wajibkan ASN Jadi Anggota Kopdes Merah Putih
SMA-SMK di Gunungkidul Siap Gelar Ujian TKA di Awal November
Serapan APBD Perubahan Sleman Capai 58 Persen dari Rp3,388 Triliun
Seorang Petani di Dlingo Bantul Meninggal Diduga Minum Pestisida
Kapolres Kulonprogo: Jaga Warga Punya Peran Penting di Kamtibmas
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com pada Rabu 17 September 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Pemkot Siap Angkut Sampah Sisa Makanan dari Tiap Rumah
- WJNC Jadi Lomba OPD, Manusia Silver Akan Diedukasi
- Batas Waktu Pemberkasan Calon PPPK Paruh Waktu Gunungkidul Diperpanjang
- Perolehan Medali Sementara PORDA DIY, Sleman Yakin Sabet Juara Umum
- Jaga Tren Penurunan Angka Kemiskinan, Pemkab Sleman Genjot Program Terpadu
Advertisement
Advertisement
