14 SPPG di DIY Disuspend, BGN Tegaskan Tanpa SLHS Dilarang Operasional
Sebanyak 14 SPPG di DIY disuspend, terdiri dari 3 terkait dugaan keracunan MBG dan 11 karena belum memiliki SLHS.
Ilustrasi kemiskinan/Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menyebut jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 3.010 jiwa. Penduduk yang dikategorikan miskin ekstrem adalah yang pengeluarannya Rp28.700 per hari.
Kepala Bappeda Kota Jogja Agus Tri Haryono mengatakan definisi kemiskinan ekstrem yang dipakai untuk menghitung angka kemiskinan adalah definisi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Jika diterjemahkan di dalam data, penduduk yang dikategorikan miskin ekstrem adalah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem. Garis kemiskinan ekstrem yang dimaksud pengeluaran per kapita per hari US$1,9 atau setara Rp28.700.
"Menurut estimasi, Kota Jogja memiliki penduduk miskin ekstrem sekitar 0,67 persen atau setara dengan 3.010 jiwa," ucapnya, Kamis (23/3/2023).
Dia menjelaskan data tersebut merupakan data estimasi yang diperoleh dengan sampling. Dengan demikian, tidak bisa dipastikan 3.010 jiwa yang tercatat miskin ekstrem tinggal di mana saja.
BACA JUGA: Kemiskinan DIY Tertinggi di Jawa, Sultan: Ukurannya Tidak Adil
Menurutnya, Pemkot Jogja berkewajiban mengentaskan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, dengan mengolah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan hasil verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)."
Data P3KE dan DTKS merupakan data resmi penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat. Akan tetapi data tersebut sangat banyak jumlahnya, lebih dari seperempat penduduk Kota Jogja.
"Overlay [penyatuan] data kemudian menghasilkan jumlah sasaran kemiskinan ekstrem 13.151 jiwa. Jadi ini bukan penduduk miskin ekstrem, melainkan sasaran intervensi kemiskinan ekstrem. Jumlah penduduk miskin ekstrem menurut Pemerintah Pusat adalah 3.010 jiwa," ungkapnya.
"Namun, untuk sementara kami asumsikan sebanyak 13.151 jiwa tersebut memiliki kondisi kemiskinan ekstrem."
BACA JUGA: Pemkab Gunungkidul Alokasikan Rp298,8 Miliar untuk Pengentasan Kemiskinan
Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Jogja Sumadi mengatakan kemungkinan masyarakat miskin ekstrem di Kota Jogja didominasi warga lansia. Menurutnya ada anomali di Kota Jogja karena angka harapan hidup tinggi, indeks kebahagiaan tinggi, tetapi kemiskinan juga tinggi.
Menurutnya, indikator kemiskinan yang digunakan secara nasional kurang cocok dengan gaya hidup warga Jogja. Misalnya indikator ketercukupan gizi. Orang Jogja suka prihatin dan tirakat seperti puasa.
"Sehingga dianggap kurang asupan, padahal mereka punya aset. Kriteria kemiskinan enggak bisa diberlakukan menyeluruh. Di Jogja karakter masyarakatnya yang suka hemat dan laku prihatin," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 14 SPPG di DIY disuspend, terdiri dari 3 terkait dugaan keracunan MBG dan 11 karena belum memiliki SLHS.
ADAS makin umum di mobil baru. Kenali 6 alasan fitur keselamatan aktif ini penting serta batasannya agar pengemudi tetap waspada.
13 bank dicabut izin usahanya hingga September 2026. Cek daftar bank, lokasi, dan proses penyelesaian hak nasabah oleh LPS.
Penjualan mobil listrik RI naik 99,4% hingga Agustus 2026. Simak 20 model terlaris, Jaecoo J5 memimpin di atas BYD Atto 1.
Harga emas Pegadaian hari ini, Rabu 16 September 2026, untuk Antam, UBS dan Galeri 24 lengkap dengan harga buyback.
DPRD Kulonprogo mendorong Pemkab memaksimalkan potensi jasa katering untuk maskapai dan karyawan YIA guna meningkatkan pendapatan daerah.