Advertisement
THR Bermasalah, Pekerja di Jogja Bisa Berkonsultasi ke Posko Ini
Suasana pembukan Posko Orange THR dan Ketenagakerjaan yang dibuat Partai Buruh DIY dan serikat pekerja lainnya, Rabu (29/3/2023) - Istimewa.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA–Partai Buruh DIY dan berbagai serikat pekerja Jogja membuka Posko Orange THR dan Ketenagakerjaan, Kamis (30/3/2023). Posko tersebut gratis untuk mendampingi para pekerja di DIY yang menghadapi masalah THR dan ketenagakerjaan lainnya.
Posko Orange THR dan Ketenagakerjaan secara rinci memberikan layanan pendampingan untuk THR yang tidak dibayarkan, PHK sepihak dan pesangon tidak dibayar, praktik outsourcing dan buruh kontrak yang melanggar hukum, UMK dan Upah lembur yang tidak dibayarkan atau dipotong.
Advertisement
“Kami juga akan melayani tanah dirampas atau digusur, penggusuran PKL dan atau tempat usaha UMKM lainnya, tidak mendapatkan hak cuti, mengalami KDRT dan mengalami pelecehan seksual, jeratan pinjol ilegal, sampai pelanggaran hak – hak pekerja lainnya dan permasalahan lainnya yang memerlukan pendampingan hukum,” kata Ketua Partai Buruh DIY Irsad Ade Irawan, Kamis pagi.
Irsad menjelaskan posko yang dikelolanya dapat diakses melalui online yaitu dengan WhatsApp dengan nomor +62 821-3526-3171. “Hotline aduan kami buka selama 24 jam sehingga pekerja dapat mengaksesnya dengan mudah,” jelasnya.
Setiap aduan THR dari pekerja di DIY, jelas Irsad, akan ditindaklanjuti dengan baik. “Posko ini akan memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat pencari keadilan atau korban ketidakadilan khususnya berkaitan dengan THR tapi tidak menutup kemungkinan dengan masalah ketenagakerjaan lain,” tegasnya.
Irsad yang juga sekretaris Majelis Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menegaskan berdasarkan regulasi ketenagakerjaan, THR merupakan hak setiap pekerja/buruh yang terikat hubungan kerja dengan pemberi kerja.
BACA JUGA: Mudik Lebaran 2023: 500 Bus Diprediksi Masuk ke Giwangan Setiap Hari
“Baik yang mendasarkan ikatan tersebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Termasuk di dalamnya buruh outsourcing, buruh harian lepas, dan berbagai status buruh lain yang memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja,” terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Aliansi Muda Muhammadiyah Janji Menangkan Kustini-Sukamto di Pilkada Sleman
Polres Gunungkidul Bakal Terjunkan Ratusan Personel Pengamanan Pilkada 2024
Pilkada 2024, KPU Kulonprogo Tetapkan 775 Daftar Pemilih Tambahan
Kasus ASN Ikut Kampanye Pilkada Ditangani Bawaslu Bantul
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Jogja, Sabtu Malam Ini Pukul 19.00-21.00 WIB di Alun-alun Kidul Jogja
Cek Lokasi dan Jadwal SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini, Sabtu 23 November 2024
Rektor UAJY dan UII Sebut Belum Ada Laporan Mahasiswanya Terjerat Judi Online
Sabtu Malam, Jawal SIM Keliling di Kulonprogo di Alun-alun Wates Mulai Pukul 19.00 WIB
Advertisement
Jadwal SIM Keliling Bantul Sabtu Ini, SIM Drive Thru di Satpas Polres Bantul
Produksi Benih Ikan Sleman Tembus 1,4 Miliar Anakan
Jalur dan Rute Trans Jogja ke Sejumlah Destinasi Wisata di Jogja dan Sekitarnya
Kampenye Akbar Heroe-Pena Libatkan Ribuan Warga
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- KPU Sleman Targetkan Distribusi Logistik Pilkada Selesai dalam 2 Hari
- 20 Bidang Tanah Wakaf dan Masjid Kulonprogo Terdampak Tol Jogja-YIA
- Jelang Pilkada 2024, Dinas Kominfo Gunungkidul Tambah Bandwidth Internet di 144 Kalurahan
- Angka Kemiskinan Sleman Turun Tipis Tahun 2024
- Perluasan RSUD Panembahan Senopati Bantul Tinggal Menunggu Izin Gubernur
Advertisement
Advertisement
