Subsidi Energi Mau Diubah, Pakar UGM Ingatkan Risiko Ini
Pakar UGM menilai reformasi subsidi energi berbasis individu penting, namun berisiko menekan daya beli dan memicu inflasi.
Mahfud MD Ungkap Modus Pelaku TPPO WNI di Myanmar
Ilustrasi perdagangan manusia di myanmar./Harian Jogja
Harianjogja.com, SLEMAN—Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD memberi tanggapannya terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar.
Mahfud menerangkan yang sekarang menjadi agak bermasalah pada kasus TPPO Myanmar adalah para korban yang terjebak dalam situasi konflik. "Sehingga kita sulit masuk dan menentukan satu persatu secara diplomatis secara hubungan antar negara," terangnya pada Kamis (4/5/2023).
Lebih lanjut Mahfud mengatakan untuk kasus TPPO di negara-negara lainnya, sejauh masih bisa dilacak para WNI akan dijemput untuk dipulangkan. "TPPO ini adalah tindak pidana yang sangat jahat, kejahatan banyak, TPPO bayangkanlah karena orang diperjualbelikan seperti budak," ungkapnya.
Ia memisalkan ada orang yang direkrut dari desa-desa karena tidak punya pekerjaan, miskin lalu dijanjikan bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar. "Tapi begitu mau tanda tangan berbagai surat yang enggak wajar lalu dikirim ke luar negeri, lalu jadi budak itu, tidak digaji," tuturnya.
"Ada yang bekerja di kapal-kapal sampai mati, ada yang dibuang di laut dan sebagainya. Ada yang kapalnya ditenggelamkan karena dikejar oleh aparat," tambahnya.
Sebagai langkah penindakan, Mahfud secara tegas menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan penangkapan pelaku TPPO dalam waktu dekat. Dia juga telah menyodorkan nama-nama pelaku kepada Bareskrim Polri.
"Mungkin hari ini atau besok atau minggu depan sudah akan dilakukan, kita akan menangkap pelaku, penyalur, sindikat ini di satu daerah dan nama-nama dan targetnya sudah kita berikan kepada Bareskrim, Kabareskrim Polri untuk segera dieksekusi," ujarnya
Mahfud juga menambahkan banyak orang dengan profil miskin namun melakukan wisata ke luar negeri. Namun sesampainya di sana orang tadi dijual.
"Sesudah di luar negeri dijual. Di sana banyak yang dijual, yang disiksa, disetrika, gaji enggak dibayar, disekap, enggak boleh keluar bertahun-tahun sedikitnya berbulan-bulan. Ini yang harus kita tolong karena ini korbannya banyak," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Share
Abdul Hamied Razak
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
