Ribuan Warga Padati Mubeng Beteng, Tapa Bisu Jadi Ruang Refleksi
Ribuan warga dan wisatawan mengikuti Mubeng Beteng malam 1 Sura di Jogja. Tradisi tapa bisu dinilai menjadi ruang refleksi dan healing bagi generasi muda.
Tersangka AS Lurah Caturtunggal (rompi merah kedua dari kiri) saat ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemanfaatan TKD tanpa izin di Caturtunggal, Depok, Sleman, Rabu (17/5/2023). /Istimewa.
Harianjogja.com, JOGJA—Lurah Caturtunggal, Depok, Sleman Agus Santoso ditetapkan sebagai tersangka baru terkait kasus pemanfaatan tanah kas desa (TKD) tanpa izin di wilayahnya.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY Muhammad Anshar menyampaikan penetapan tersangka AS merupakan pengembangan dari pemeriksaan tersangka RS Direktur Utama PT. Deztama Putri Sentosa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu.
Dia menyampaikan alasan RS ditetapkan sebagai tersangka karena dia dinilai melakukan pembiaran atas tindakan PT Deztama Putri Sentosa melakukan pembangunan di atas TKD tersebut.
BACA JUGA : Bermasalah, Tanah Kas Desa di Condongcatur Dipakai
“Tersangka selaku kepala Kalurahan Caturunggal melakukan pembiaran terhadap pemanfaatan TKD yang dilakukan oleh PT Deztama Putri Sentosa yaitu dengan tidak melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan PT Deztama Putri Sentosa agar sesuai dengan peruntukan,” katanya di Kejati DIY, Rabu (17/5/2023).
Akibat perbuatan tersangka AS (Agus Santoso) dan RS (Robinson Saalino), menurut Anshar keuangan negara dirugikan Rp2,9 miliar. Nilai kerugian itu mengalami kenaikan, sebelumnya dalam penetapan tersangka RS keuangan negara dirugikan sebesar Rp2,4 miliar.
Anshar pun menyampaikan atas perbuatan tersebut tersangka AS disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 5 ayat (1) KUHP. Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Tipikor jo. 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Terhadap tersangka AS saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Kelas 2 A Yogyakarta selama 20 hari per hari ini Rabu, 17 Mei 2023-5 Juni 2023.
BACA JUGA : Kasus Tanah Kas Desa, 43 Saksi Dipanggil Salah Satunya
Sebagaimana diketahui terungkapnya kasus mafia tanah kas desa ini bergulir setelah Satpol PP DIY menyegel sebuah proyek pembangunan perumahan di atas tanah kas desa tepatnya di Jalan Melon, Mundusaren Caturtunggal, Depok, Sleman pada Agustus 2022 silam. Kurun waktu September hingga November 2022, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melalui Biro Hukum sempat mengirimkan somasi kepada pengembang hingga lebih dari satu kali. Akan tetapi pihak pengembang dalam hal ini PT Deztama tidak menggubris dan tetap melanjutkan pembangunan.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengeluarkan Surat Gubernur DIY No.700/1277 terkait dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) pemanfaatan tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Sleman, yang dilakukan oleh PT Dezatama Putri Santosa (DPS).
Surat itu pun ditindaklanjuti Kejati DIY dengan melakukan penyelidikan dan menaikkan status ke penyidikan. Kejati DIY lalu menangkap dan menahan pengembang properti yang juga Direktur PT Deztama Putri Sentosa yaitu Robinson. Pengembang ini melakukan penguasaan terhadap tanah kas desa seluas 16.000 meter persegi tanpa mendapatkan izin. Kini kasus itu pun berkembang dengan adanya tersangka baru yaitu Lurah Caturtunggal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Ribuan warga dan wisatawan mengikuti Mubeng Beteng malam 1 Sura di Jogja. Tradisi tapa bisu dinilai menjadi ruang refleksi dan healing bagi generasi muda.
Penanganan kawasan kumuh Sleman menghadapi kendala anggaran dan status lahan, namun target penataan permukiman terus ditingkatkan hingga 2029.
Universitas Alma Ata menyampaikan pernyataan sikap terkait LGBT dan mendorong penguatan pendidikan karakter serta ketahanan keluarga.
DJP akan mengakumulasi omzet seller dari seluruh marketplace untuk menghitung kewajiban pajak sesuai PMK Nomor 37 Tahun 2025.
Pemerintah buka polling logo HUT RI ke-81. Masyarakat bisa memilih desain terbaik lewat situs resmi hingga 28 Juni 2026.
Puluhan SD negeri di Sleman kekurangan murid baru pada SPMB 2026. Faktor lokasi dan sekolah swasta jadi penyebab utama.